Menata Kedaulatan Data: Mengakhiri Ilusi Persetujuan
OPINI

Menata Kedaulatan Data: Mengakhiri Ilusi Persetujuan

Pemerintah harus segera membangun lembaga pelindungan data yang independen, menetapkan standar kecukupan yang transparan, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam hal keamanan dan privasi data.

•Bacaan 4 Menit
YI
Penulis Opini

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XXIII/2025 terkait transfer data pribadi ke luar negeri mungkin luput dari perhatian publik. Sekalipun menjadi rujukan bagi para praktisi pelindungan data pribadi, tidak ada perdebatan panas di ruang televisi. Namun dalam diam, putusan ini mengoreksi satu asumsi yang selama ini kita anggap benar: bahwa pelindungan data pribadi terutama bergantung pada persetujuan individu.

Yosea Iskandar. Foto: Istimewa
Yosea Iskandar. Foto: Istimewa

Asumsi itu kini runtuh. Mahkamah menolak gagasan bahwa setiap transfer data lintas negara harus bergantung pada persetujuan subjek data. Sekilas, penolakan ini terasa kontraintuitif, berlawanan dengan logika umum. Bukankah kendali individu atas datanya sendiri adalah inti dari pelindungan data? Bukankah “persetujuan” adalah simbol dari kebebasan itu?

Masalahnya, dalam praktiknya, perlahan tapi pasti persetujuan telah semakin kehilangan maknanya. Dalam kehidupan digital sehari-hari, persetujuan bukan lagi keputusan sadar, melainkan refleks. Kita menekan tombol “setuju” bukan karena memahami, tetapi karena ingin segera melanjutkan. Persetujuan telah berubah dari instrumen perlindungan menjadi mekanisme legitimasi, alias cara paling mudah untuk membuat segala sesuatu tampak sah.

Di titik ini, Mahkamah mengambil posisi yang tidak populer, tetapi penting. Ketika semua hal diserahkan kepada persetujuan, maka tidak ada lagi yang benar-benar dilindungi oleh persetujuan. Bergantung sepenuhnya pada persetujuan justru akan menciptakan ilusi perlindungan.

Dalam pandangan penulis, putusan ini, pada dasarnya, memperlihatkan terjadinya pergeseran fondasi pelindungan data di Indonesia. Dari yang selama ini dipahami sebagai hak individual berbasis pilihan, menuju pendekatan yang lebih struktural yang berbasis tata kelola, risiko, dan akuntabilitas.

Pasal 56 UU Pelindungan Data Pribadi sebenarnya sudah dirancang dalam logika tersebut. Transfer data lintas batas tidak berdiri pada satu pilar tunggal. Ia dibangun berlapis: pertama, kesetaraan tingkat pelindungan di negara tujuan; kedua, jaminan perlindungan yang memadai; dan hanya sebagai jalan terakhir, persetujuan individu.

Dengan kata lain, persetujuan bukan fondasi utama. Ia adalah opsi darurat. Ini adalah pesan paling penting dari putusan Mahkamah dan juga yang paling mudah disalahpahami. Selama ini, perdebatan publik sering terjebak dalam dikotomi sederhana: antara melindungi hak individu atau membuka ekonomi digital. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Pelindungan data tidak pernah bisa diserahkan sepenuhnya kepada individu, karena individu tidak pernah benar-benar berada dalam posisi yang setara untuk membuat keputusan.

data pribadipelindungan data pribadidata nasabah
Yosea Iskandar

Praktisi Hukum Perbankan

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info