Masalahnya, kapasitas itu belum sepenuhnya tersedia. Di sektor keuangan, risiko ini bahkan lebih nyata. Data nasabah bukan hanya soal privasi, tetapi juga fondasi bagi pengawasan sistem keuangan. Otoritas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bergantung pada akses terhadap data untuk menjaga stabilitas. Ketika data bergerak ke luar negeri tanpa kerangka pengawasan yang kuat, yang hilang bukan hanya kerahasiaan individu, tetapi visibilitas negara atas sistem keuangannya sendiri.
Dalam situasi seperti ini, mengandalkan persetujuan sebagai solusi jelas tidak cukup. Persetujuan tidak bisa menjamin keamanan. Ia tidak bisa memastikan akses pengawasan. Ia tidak bisa menggantikan kewajiban negara untuk melindungi.
Putusan Mahkamah telah mengingatkan kita akan hal itu. Namun pengingat saja tidak cukup. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk menindaklanjuti. Pemerintah harus segera membangun lembaga pelindungan data yang independen, menetapkan standar kecukupan yang transparan, dan memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional.
Jika tidak, maka kita hanya mengganti satu ilusi dengan ilusi lainnya. Kita meninggalkan ilusi bahwa persetujuan dapat melindungi, tetapi gagal membangun sistem yang benar-benar mampu melakukannya. Pada akhirnya, pelindungan data bukan soal memberikan lebih banyak pilihan kepada individu, tetapi memastikan bahwa individu tidak harus menanggung seluruh risiko dari sistem yang tidak mereka kendalikan.
Kedaulatan data menemukan makna sejatinya bukan pada sekadar kata "setuju", melainkan pada kemampuan negara untuk menjamin perlindungan individu, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami persetujuan yang diberikan. Uji coba atas pendekatan ini kini telah tiba, sebagaimana diberitakan Kompas, dengan adanya kesepakatan transfer data konsumen Indonesia sebagai bagian dari perjanjian antara Indonesia dan Amerika Serikat
Pada akhirnya, kedaulatan data yang sejati berakar pada kapasitas negara untuk merancang dan mengimplementasikan sistem perlindungan komprehensif, memastikan bahwa individu tetap terlindungi, terlepas dari apakah mereka memahami atau mengendalikan sepenuhnya perjalanan data pribadi mereka. Ini menuntut pembentukan lembaga perlindungan data independen yang kuat, penetapan standar yang transparan, dan komitmen untuk memastikan bahwa perjanjian internasional tidak mengorbankan kepentingan nasional dalam hal keamanan dan privasi data.
*) Yosea Iskandar, Praktisi Hukum Perbankan
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















