Ketimpangan informasi, kompleksitas teknologi, dan tekanan kebutuhan praktis membuat persetujuan menjadi alat yang rapuh. Menjadikannya sebagai satu-satunya dasar justru berarti membebankan tanggung jawab sistemik kepada pihak yang paling lemah dalam ekosistem tersebut.
Di sinilah konsep kedaulatan data perlu diletakkan kembali pada tempatnya. Kedaulatan data bukan berarti menahan data agar tidak keluar dari wilayah negara. Itu adalah pemahaman lama yang semakin tidak relevan dalam ekonomi digital. Kedaulatan data adalah kemampuan negara untuk menentukan syarat, batas, dan mekanisme ketika data bergerak melampaui yurisdiksinya.
Dengan kata lain, yang penting bukan di mana data berada, tetapi di bawah rezim apa data tersebut dilindungi. Putusan Mahkamah membuka ruang untuk pemahaman ini. Ia menolak pendekatan simplistik yang menjadikan persetujuan sebagai satu-satunya garis pertahanan, dan mendorong pendekatan yang lebih realistis: bahwa pelindungan data adalah persoalan desain sistem, bukan sekadar pilihan individu.
Namun di sinilah persoalan sebenarnya dimulai. Desain hukum yang baik tidak berarti apa-apa tanpa institusi yang mampu menjalankannya. Hingga hari ini, Indonesia belum memiliki lembaga pelindungan data pribadi yang benar-benar operasional dan independen. Padahal, tanpa lembaga tersebut, konsep “kesetaraan tingkat pelindungan” berisiko menjadi sekadar formalitas administratif.
Siapa yang menentukan bahwa suatu negara aman untuk menerima data warga Indonesia? Berdasarkan standar apa? Dengan mekanisme pengawasan seperti apa? Tanpa jawaban yang jelas, kedaulatan data berubah menjadi retorika.
Tantangan ini menjadi semakin nyata dalam konteks global. Di tengah dorongan untuk memperlancar aliran data lintas batas, baik melalui perjanjian perdagangan maupun integrasi ekonomi digital, Indonesia dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Membuka diri terlalu lebar berisiko melemahkan pelindungan. Menutup diri terlalu rapat berisiko menghambat pertumbuhan.
Terkait hal tersebut, Putusan Mahkamah memang belum memberikan jawaban final. Tetapi ia memberikan arah yang jelas: bahwa membuka aliran data tidak harus berarti mengorbankan pelindungan, selama negara memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengawasinya.
















