Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135/PUU-XXII/2024 mendapat kritik tajam dari sebagian politisi karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Sebagian kalangan masyarakat sipil berpandangan putusan MK itu memperkuat pemerintah daerah dan mengajak pemangku kepentingan mengevaluasi pelaksanaan pemilu.
Ketua Harian Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Prof Retno Saraswati menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah ini masih hangat diperbincangkan publik. Dia mengajak akademisi, terutama yang menggeluti bidang HTN dan HAN membantu mencari solusi untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Mahkamah memberi ruang bagi pembentuk Undang-Undang (UU) untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Mahkamah telah memutus pemilu daerah diselenggarakan paling cepat 2 tahun dan paling lama 2,5 tahun setelah pelantikan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilu nasional 2029.
“Butuh pemikiran untuk ini, ada tantangan dan butuh solusi, jangan sampai melanggar konstitusi dimana satu sisi putusan MK bersifat final dan mengikat tapi kita mengadopsi negara hukum yang berkedaulatan rakyat,” kata Prof Retno dalam diskusi APHTN-HAN bertema Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Tindak Lanjut, Tantangan dan Solusi, Kamis (10/7/2025).
Baca juga:
- Bukan Soal Jadwal! Putusan MK jadi Tonggak Memperkuat Sistem Kepemiluan
- Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Dapat Diatur Melalui UU Pemilu
- Berpotensi Perpanjang Masa Jabatan DPRD, Putusan MK Ini Dinilai Inkonstitusional
Pelaksanaan putusan MK itu tidak mudah, karena masa jabatan anggota DPRD 5 tahun. Jika Mahkamah memandatkan pemilu daerah paling lama sampai 2,5 tahun setelah pelantikan hasil pemilu nasional maka penting menata ulang masa jabatan dan solusinya.
Dalam kesempatan yang sama akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fritz Edward Siregar, melihat ada 6 ratio decidendi putusan MK No.135/PUU-XXII/2024. Pertama, tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu yang berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
















