Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan bahwa sebanyak 269 provinsi, dan kota/kabupaten di sebagian besar daerah di tanah air pada prinsipnya siap untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember, dan siap untuk mengikuti proses tahapan-tahapan pilkada yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Jadi secara prinsip tidak ada alasan untuk menunda Pilkada serentak, dan siap tanggal 9 Desember,” kata Tjahjo kepada wartawan seusai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7), sebagaimana diwartakan www.setkab.go.id.
Tjahjo menyampaikan, anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak KPU iti sudah 100% tercukupi walaupun belum ada yang disetor secara teknis. Diakui Tjahjo, sesuai catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), masih ada tiga kabupaten yang belum menandatangani ataupun antar Pemda dan KPU untuk anggaran Bawaslu.
“Walaupun dari data Kemendagri sudah penuh semua tetapi hanya masalah teknis yaitu kabupaten Lingga. Walaupun begitu, tetapi ini sudah teranggarkan. Masih ada 1 versi Kemendagri tapi ada 3 versi KPU,” terangnya.
Untuk pengamanan, mengutip laporan dari Kapolri, Mendagri menjelaskan, masih ada 22 daerah yang sedang dalam proses persetujuan. “Ada negosisasi, karena anggaran diputuskan bersama antara pemerintahan daerah dan kabupaten kota,” ujarnya.
Adapun mengenai data pemilih, menurut Mendagri, secara prisip semua data dari Kemendagri sudah diserahkan ke KPU.
Sementara mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), Tjahjo mengatakan, semuanya menginginkan ada keputusan bahwa PNS, TNI POLRI untuk tegas untuk netral, termasuk tidak boleh menggunakan fasilitas milik Pemda, termasuk untuk incumbent yang mencalonkan kembali untuk Pilkada.
Saat memimpin rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Pilkada serentak, yang tahap pertama akan dilaksanakan pada Desember mendatang dapat berjalan lancar dan aman. Dalam kaitan itu, Jokowi meminta laporan instansi-instansi terkait pelaksanaan Pilkada serentak.
“Saya ingin mendengar mengenai laporan kemajuan mengenai yang dulu kita bicarakan yang pertama mengenai pendanaan untuk biaya keamanan saya ingin mendapatkan laporan itu,” ujarnya.
Selain itu, Jokowi juga ingin mendapatkan laporan mengenai perkembangan islah terbatas dalam kubu Partai Golkar dan PPP mengenai calon yang maju pada Pilkada serentak.