Mendesak Legislasi Pemilu
OPINI

Mendesak Legislasi Pemilu

Pembaruan UU Pemilu adalah kebutuhan mendesak. Jika pembentuk undang-undang terus lamban, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi konstitusional itu sendiri. Jika pembaruan regulasi terus diabaikan, bukan tidak mungkin perubahan sistem pemilu berikutnya kembali ditentukan melalui putusan pengadilan.

•Bacaan 6 Menit
EB
Penulis Opini

Putusan penting lainnya adalah penghapusan presidential threshold dan perubahan pengaturan parliamentary threshold. Kedua isu ini berimplikasi pada desain sistem kepartaian dan mekanisme pencalonan peserta pemilu. Bahkan dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan penentuan parliamentary threshold ke depan harus dirumuskan secara rasional dan terukur agar tidak menghasilkan banyak suara terbuang (wasted votes).

Baru beberapa hari yang lalu, pada 25 Mei 2026, MK kembali memutuskan keterwakilan perempuan. Intinya, partai politik yang tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan 30% perempuan akan dicoret dari kepesertaan pemilu pada daerah pemilihan (dapil) bersangkutan. Putusan ini tentu membutuhkan tindak lanjut penyesuaian UU agar menjadi aplikatif dan efektif.

Maka dari itulah, pembaruan UU Pemilu tidak cukup hanya mengganti beberapa pasal tertentu. Seluruh desain regulasi harus disusun ulang secara komprehensif agar selaras dengan perkembangan putusan MK. Jika tidak, hukum pemilu akan terus tampak seperti tambal sulam yang berubah melalui putusan pengadilan tanpa diikuti reformasi legislasi yang memadai.

Mengakhiri Dualisme Regulasi

Persoalan besar juga muncul akibat dualisme pengaturan antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Selama ini keduanya berjalan dalam rezim hukum yang berbeda, padahal secara praktik semakin sulit dipisahkan. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menegaskan kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pilkada, serta Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemilu nasional dan lokal, memperlihatkan bahwa paradigma pemisahan rezim pemilu dan pilkada mulai ditinggalkan.

Masalahnya, UU Pilkada dibentuk lebih dahulu pada 2015, sedangkan UU Pemilu lahir pada 2017 sebagai hasil kodifikasi tiga undang-undang sebelumnya. Perbedaan waktu pembentukan itu menyebabkan banyak ketidaksinkronan norma. Perbedaan tersebut terlihat dari mekanisme penanganan pelanggaran, batas waktu penyelesaian sengketa, desain kelembagaan pengawas, hingga pendekatan penegakan hukum pidananya.

Disharmoni tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara, peserta pemilu, maupun pemilih. KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan dua rezim hukum yang tidak selalu selaras, sementara perkembangan terbaru justru mengarah pada integrasi desain pemilu nasional dan lokal.

Karena itu, pembaruan regulasi pemilu seharusnya tidak lagi dilakukan secara parsial. Dalam wacana yang berkembang, setidaknya terdapat empat pilihan model legislasi, meliputi: revisi parsial UU Pemilu, revisi beberapa undang-undang terkait melalui metode omnibus law, pembentukan UU Pemilu Nasional dan UU Pemilu Lokal secara terpisah, serta kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada dalam satu regulasi terpadu.

pemiluruu
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info