Mendesak Legislasi Pemilu
OPINI

Mendesak Legislasi Pemilu

Pembaruan UU Pemilu adalah kebutuhan mendesak. Jika pembentuk undang-undang terus lamban, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi konstitusional itu sendiri. Jika pembaruan regulasi terus diabaikan, bukan tidak mungkin perubahan sistem pemilu berikutnya kembali ditentukan melalui putusan pengadilan.

•Bacaan 6 Menit
EB
Penulis Opini

Tahap krusial terdekat adalah pemilihan anggota penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang masa jabatannya akan berakhir pada April 2027. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu tidak bisa dipisahkan dari pembaruan regulasi. Jangan sampai anggota penyelenggara yang baru justru harus bekerja di tengah ketidakpastian hukum akibat perubahan aturan yang dilakukan mendadak.

Dalam konteks ini, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan prinsip kepastian hukum pemilu. Secara teori dikenal purcell principle yaitu doktrin yang menekankan aturan pemilu tidak boleh diubah ketika tahapan pemilu sudah terlalu dekat—atau bahkan prosesnya sedang berlangsung—karena berpotensi menimbulkan kebingungan pemilih dan kekacauan administratif. Prinsip ini penting dijadikan peringatan agar pembaruan UU Pemilu tidak dilakukan secara tergesa-gesa di ujung tahapan.

Kemudian, ada kabar terbaru, terdapat peralihan usulan inisiasi RUU Pemilu, dari yang awalnya dilakukan DPR dialihkan menjadi inisiasi Pemerintah. Kabar ini tentu pilihan tepat, sebab proses di DPR seringkali berjalan lambat karena perbedaan pandangan politik fraksi-fraksi. Berbeda dengan di Pemerintah tidak ada proses perbedaan pendapat, sehingga penyusunan RUU relatif lebih cepat.

Harus Tetap Partisipatif

Proses legislasi harus segera dimulai sejak sekarang secara serius, dengan catatan tetap dilakukan secara hati-hati dan partisipatif. Pembentukan UU Pemilu tidak boleh dilakukan secara fast track, apalagi ugal-ugalan. Pemilu adalah instrumen utama demokrasi, sehingga penyusunan hukumnya harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, dan kelompok pemantau pemilu secara luas.

Keterlibatan publik yang bermakna juga penting untuk mencegah lahirnya regulasi yang hanya mencerminkan kepentingan elite politik jangka pendek. Regulasi pemilu yang dibentuk di ruang tertutup rentan melahirkan praktik state capture dalam kebijakan elektoral yang akan menguntungkan kelompok tertentu.

Pembentuk undang-undang tidak boleh mengulangi praktik pembangkangan konstitusional dengan mengabaikan putusan MK. Pengalaman selama ini menunjukkan keterlambatan menindaklanjuti putusan MK justru membuat MK semakin jauh masuk ke wilayah pembentukan norma.

Pembangkangan ini sesungguhnya sudah terjadi berkali-kali. Dahulu pembentuk undang-undang tidak segera membentuk badan peradilan khusus, akhirnya konstitusionalitasnya ditentukan MK. Begitu pula terkait model keserentakan pemilu juga tidak ditindaklanjuti, sehingga MK menentukan model keserentakannya.

pemiluruu
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info