Jika pembaruan regulasi terus diabaikan, bukan tidak mungkin perubahan sistem pemilu berikutnya kembali ditentukan melalui putusan pengadilan, bukan melalui proses legislasi demokratis di Senayan.
Kita sebagai warga juga harus hati-hati dengan narasi yang belakangan bermunculan terkait potensi adanya Perppu Pemilu—apabila DPR dan pemerintah gagal menyelesaikan pembaruan undang-undang tepat waktu. Pilihan ini berbahaya karena Perppu lahir tanpa proses partisipasi publik yang memadai, padahal pemilu menyangkut hajat demokrasi seluruh rakyat.
Pada akhirnya, pembaruan UU Pemilu adalah kebutuhan mendesak. Jika pembentuk undang-undang terus lamban, maka yang dipertaruhkan adalah kualitas demokrasi konstitusional itu sendiri.
*) Endrianto Bayu Setiawan, Peneliti Perundang-Undangan Brawijaya Law Research Center, Asisten Peneliti PERSADA Universitas Brawijaya
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















