Dari berbagai pilihan tersebut, kodifikasi menjadi opsi yang paling relevan dengan perkembangan hukum pemilu saat ini. Ide kodifikasi ini juga banyak didorong oleh para pemerhati pemilu untuk diterapkan.
Terhadap ide ini ada beberapa alasan fundamental.Pertama, karena arah sistem pemilu telah bergeser menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, sehingga pengaturannya lebih ideal jika ditempatkan dalam satu kerangka regulasi yang terintegrasi. Kedua, kodifikasi akan memudahkan harmonisasi norma, kelembagaan penyelenggara, mekanisme sengketa, dan penegakan hukum yang selama ini tersebar dalam dua rezim berbeda. Ketiga, kodifikasi penting untuk memastikan seluruh putusan MK dapat diakomodasi secara serentak dan konsisten.
Model kodifikasi sebenarnya bukan hal baru. UU Nomor 7 Tahun 2017 sendiri lahir dari penggabungan beberapa undang-undang kepemiluan sebelumnya. Oleh karenanya, mengintegrasikan UU Pemilu dan UU Pilkada sesungguhnya bukan pekerjaan yang mustahil secara legislasi karena sebelumnya pernah dipraktikkan.
Legislasi yang Terdesak
Waktu menuju tahapan Pemilu 2029 pun semakin sempit. Ironisnya, hingga pertengahan 2026 belum terlihat proses legislasi yang serius di DPR untuk menyelesaikan pembaruan UU Pemilu.
Revisi UU Pemilu pernah masuk di Prolegnas Prioritas 2025, tapi nyatanya belum ada progres yang signifikan. Begitu juga saat ini masuk Prolegnas Prioritas 2026, namun hingga pertengahan tahun belum terlihat ada progres sedikitpun.
Padahal, perubahan regulasi kepemiluan membutuhkan waktu panjang karena menyangkut desain sistem, kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum, hingga penyesuaian teknis pelaksanaan di lapangan.
Kondisi stagnan ini berbahaya karena tahapan penting pemilu akan segera dimulai di semester kedua tahun 2026 sekarang.
















