“Karena ini ekonomi nanti jadi politik, itu repotnya. Karena ini menjelang 2024, partai-partai akan berlomba untuk mencari massa dengan memanfaatkan kenaikan BBM. Jadi pemerintah harus prudent,” ujarnya.
Trubus berpandangan pemerintah perlu membuat kebijakan bersifat khusus dengan memberikan bantuan langsung pada masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat kategori miskin yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain pembatasan konsumsi BBM subsidi diterapkan pada kendaraan dengan kategori sektor esensial dan non-esensial.
Seperti transportasi publik, kendaraan logistik, sepeda motor di bawah 150 cc, dan mobil berkapasitas mesin 1.000 cc. Dia berpendapat semua mobil sudah selayaknya dialihkan menggunakan BBM jenis pertamax. Sedangkan bagi masyarakat yang hendak menikmati subsidi mesti memiliki kendaraan yang 1.000 cc.
“Jadi saya tidak setuju dengan My Pertamina, tambah rumit itu. Kasihan orang yang tidak tahu,” katanya.
Trubus pun menyodorkan skema lain agar pemerintah dapat menyelamatkan keuangan negara tanpa membebani masyarakat kecil. Dia menyarankan pemerintah agar membeli minyak dengan harga murah, menunda proyek ambisius seperti pembangunan ibu kota nusantara (IKN), dan mengefisiensikan anggaran birokrasi.
Dengan kata lain, pemerintah mesti mencari sumber penghasilan lain. Misalnya membeli minyak dari Rusia yang memberikan potongan harga sampai 30 persen. Trubus berharap pemerintah memberi perhatian lebih pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kestabilan harga.
“Pemerintah fokus saja menjaga kestabilan harga dengan memberikan insentif pada masyarakat untuk bisa menjangkau harga-harga,” imbuhnya.