Menebas Pasal Zombi
OPINI

Menebas Pasal Zombi

Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru, namun norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.

•Bacaan 6 Menit
FL
Penulis Opini

Sebuah norma pasal ternyata dapat mati dua kali. Itulah yang terjadi pada delik penghinaan terhadap pemerintah. Pada 2007, Mahkamah Konstitusi (MK) telah “menguburnya” melalui Putusan Nomor 6/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, norma Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP lama dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai kedua pasal tersebut tidak menjamin kepastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan untuk membatasi kebebasan menyatakan pendapat.

Hukumonline
Hukumonline

Hampir dua puluh tahun kemudian, ruhnya muncul kembali dengan nomor pasal dan rumusan berbeda dalam Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP 2023. Delik aduan, pembatasan objek, dan pengecualian bagi kepentingan umum memang membedakannya dari norma lama. Namun, perubahan itu belum menghilangkan cacat utamanya yaitu lembaga negara tetap diperlakukan sebagai pemilik kehormatan yang harus dilindungi dengan pidana, sedangkan batas antara kritik dan penghinaan tetap bergantung pada penilaian yang subjektif. Norma yang telah dinyatakan inkonstitusional itu dibangkitkan dalam tubuh pasal baru. Inilah pasal zombi.

Ketika diuji, MK menebasnya kembali. Melalui Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 28 Agustus 2026, Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 KUHP dinyatakan inkonstitusional. Putusan itu mengirim pesan terbuka, terutama kepada pembentuk undang-undang. Dibaca bersama putusan-putusan sebelumnya, Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 menegaskan pesan bahwa norma yang telah dibatalkan MK tidak dapat dikembalikan hanya dengan mengubah bentuknya.

Dua pertanyaan segera muncul. Mengapa pembentuk undang-undang menghidupkan kembali norma yang telah dinyatakan inkonstitusional? Dari sisi MK, apakah tindakan menebas pasal zombi memiliki landasan memadai?

Jejak Pasal Zombi

Menebas pasal zombi sebetulnya melanjutkan garis pendirian MK. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XIV/2016, MK memasang peringatan tegas yaitu apabila norma yang dinyatakan inkonstitusional dihidupkan kembali dalam revisi atau undang-undang baru, tindakan itu menjadi "bukti yang tidak terbantahkan" untuk kembali menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945.

Peringatan itu diterapkan dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai verifikasi partai politik. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu membedakan perlakuan terhadap partai lama dan partai baru, padahal substansi serupa telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012. MK menyebutnya "secara jelas dan terang menghidupkan kembali" norma inkonstitusional. Inkonstitusionalitas melekat pada materi muatan, bukan pada nomor pasal.

Pendirian tersebut diperkuat melalui Putusan Nomor 27/PUU-XXIV/2026 tentang penggunaan lambang negara. Larangan yang pernah dibatalkan melalui Putusan Nomor 4/PUU-X/2012 muncul lagi dalam Pasal 237 huruf c KUHP dengan sedikit perubahan redaksi. MK menemukan esensinya tetap sama, lalu membatalkannya.

pasal penghinaankuhp
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info