Menebas Pasal Zombi
OPINI

Menebas Pasal Zombi

Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru, namun norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.

•Bacaan 6 Menit
FL
Penulis Opini

Tanpa telaah konstitusional, legislasi hanya berputar dalam lingkaran yang melelahkan, yaitu norma dibentuk, diuji, dibatalkan, dibangkitkan, lalu diuji lagi. Waktu dan anggaran terbuang. Warga negara kembali menanggung beban untuk melakukan koreksi. Ungkapan “kalau tidak puas dengan undang-undang, silakan menguji ke MK” terdengar demokratis, tetapi sering menjadi pintu darurat untuk meninggalkan tanggung jawab konstitusional. Tidak seharusnya MK menjadi ‘bengkel’ yang berulang kali diminta memperbaiki cacat konstitusional yang sama.

Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru. Namun, norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.

 

*) Dr. Fajar Laksono Suroso, S.H., M.H., Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

pasal penghinaankuhp
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info