Menebas Pasal Zombi
OPINI

Menebas Pasal Zombi

Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru, namun norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.

•Bacaan 6 Menit
FL
Penulis Opini

Upaya perbaikan dapat gagal memenuhi ukuran konstitusional tanpa membuktikan kesengajaan melawan putusan. Pembangkangan sengaja merupakan kesimpulan yang lebih jauh. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang mengetahui alasan pembatalan, tetapi memilih mempertahankan cacatnya untuk menyingkirkan akibat putusan. Karena itu, norma dinilai dari substansi dan akibat hukumnya, sedangkan kesengajaan pembentuknya harus ditelusuri melalui proses legislasi.

Pengalaman Negara Lain

Pasal zombi bukan kekhasan Indonesia. Dalam Madras Bar Association v. Union of India, yang diputus pada 19 November 2025, Mahkamah Agung India membatalkan ketentuan mengenai pengangkatan dan masa jabatan anggota tribunal—badan peradilan khusus. Syarat usia minimum 50 tahun dan masa jabatan empat tahun yang sebelumnya telah dibatalkan dimuat kembali dalam Tribunals Reforms Act 2021. Mahkamah Agung India menegaskan bahwa pemindahan ketentuan ke undang-undang baru tidak memperbaiki cacat konstitusionalnya.

Prancis memperlihatkan upaya perbaikan yang tetap gagal. Pada 10 Februari 2017, Dewan Konstitusi membatalkan delik mengakses situs terorisme secara berulang karena melanggar kebebasan komunikasi. Legislator kemudian mengembalikannya dengan menambahkan unsur “tanpa alasan yang sah” dan manifestasi dukungan ideologis. Namun, pada 15 Desember 2017, rumusan baru itu dibatalkan lagi. Unsur tambahan tersebut belum cukup menunjukkan adanya kehendak melakukan tindak terorisme, sementara pembatasan terhadap kebebasan komunikasi tetap tidak memenuhi ukuran konstitusional. Pengalaman Prancis menunjukkan bahwa perbaikan rumusan belum tentu menyelesaikan cacat konstitusional yang menjadi dasar pembatalan.

Jika India dan Prancis memperlihatkan bagaimana pengadilan menghadapi pengulangan norma, Kolombia menegaskan larangannya langsung dalam konstitusi. Pasal 243 melarang penguasa mereproduksi materi ketentuan yang telah dibatalkan karena alasan substantif, selama ketentuan konstitusi yang menjadi dasar pembatalannya masih berlaku.

Perbandingan tersebut membawa pembahasan kembali ke Indonesia. Apa dasar MK menebas pasal zombi? UUD 1945 memang tidak memuat larangan setegas Konstitusi Kolombia. Secara teoretis, tindakan MK bertumpu pada supremasi konstitusi dan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Secara yuridis, sifat final dan mengikat putusan menuntut pembentuk undang-undang menghormati pembatalan beserta alasan konstitusional yang mendasarinya. Mengembalikan norma tanpa memperbaiki cacat tersebut berarti mengabaikan putusan. Namun, kewenangan menebas pasal zombi juga menuntut pertimbangan yang jelas. MK harus menunjukkan alasan norma terdahulu dibatalkan, perubahan yang dibuat pembentuk undang-undang, dan mengapa perubahan tersebut belum mengatasi cacatnya. Kesimpulan bahwa norma lama dihidupkan kembali harus ditopang perbandingan dan alasan konstitusional yang memadai.

Secara praktis, pembatalan kembali diperlukan untuk menghentikan berlakunya norma yang masih mengandung cacat konstitusional dan melindungi warga dari kerugian konstitusional yang sama. Namun, pembatalan saja tidak memutus siklus pengulangan. Pembentuk undang-undang harus menjadikan putusan terdahulu sebagai pegangan ketika mengatur kembali persoalan yang sama.

Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Setiap naskah akademik perlu memetakan putusan MK yang berkaitan dengan materi RUU. Pembahasan dan harmonisasi juga harus menjelaskan alasan norma terdahulu dibatalkan, perbaikan yang telah dilakukan, perbedaan substansi norma baru, serta risiko pelanggaran hak yang masih mungkin timbul. Penjelasan tersebut harus terbaca dalam naskah akademik dan risalah pembahasan.

pasal penghinaankuhp
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info