Menebas Pasal Zombi
OPINI

Menebas Pasal Zombi

Rangkaian putusan sejak Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 hingga Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025 semestinya mengubah cara pembentukan undang-undang. Pembentuk undang-undang boleh mencari jalan baru, namun norma yang telah dikubur MK tidak boleh dikembalikan dengan cacat konstitusional yang sama. Jika kembali sebagai pasal zombi, norma itu patut ditebas lagi.

•Bacaan 6 Menit
FL
Penulis Opini

Tiga putusan tersebut memperlihatkan ukuran yang digunakan MK. Yang dibandingkan tidak saja bunyi atau nomor pasal, tetapi juga materi muatan, cara kerja, dan akibat hukumnya. Norma baru dapat dipandang menghidupkan kembali norma lama apabila cacat yang menjadi dasar pembatalan tetap dipertahankan. Dengan ukuran ini, pasal zombi merupakan masalah substansi, bukan sekadar kesamaan redaksi.

Politik Zombi

Mengapa norma yang telah dibatalkan muncul kembali? Penyebabnya perlu ditelusuri dalam setiap proses legislasi. Setidaknya ada tiga kemungkinan yaitu lalai, keliru, atau sengaja.

Kelalaian dapat terjadi ketika putusan yang berkaitan dengan materi RUU luput ditelusuri atau diperhitungkan dalam pembahasan. Norma lama kemudian masuk kembali tanpa pemeriksaan terhadap alasan pembatalannya. Sementara itu, kekeliruan berbeda. Pembentuk undang-undang mengetahui adanya putusan, tetapi menganggap perubahan redaksi atau penambahan syarat sudah cukup untuk mengatasi cacat konstitusional. Padahal, yang menentukan ialah apakah perubahan tersebut benar-benar menjawab alasan pembatalan.

Namun, pasalnya boleh mati, kepentingan di balik pengulangan norma belum tentu ikut terkubur. Norma lama dapat dikembalikan karena masih berguna untuk mempertahankan kontrol, keuntungan, atau kenyamanan politik tertentu. Selama norma itu berlaku, manfaatnya dapat dinikmati pihak berkepentingan, sedangkan warga negara harus menanggung beban untuk menggugatnya kembali. Kesengajaan demikian harus ditunjukkan melalui bukti dalam proses legislasi. Indikasinya menguat apabila putusan terdahulu telah diketahui, alasan pembatalannya telah dibahas, tetapi cacat yang sama tetap dipertahankan tanpa penjelasan konstitusional yang memadai.

Penilaian atas norma karena itu perlu dibedakan dari penilaian atas motif pembentuknya. Norma dapat tetap inkonstitusional meskipun pembentuknya bermaksud memperbaiki aturan. Kegagalan memperbaiki norma tidak dengan sendirinya membuktikan kesengajaan melawan putusan. Pembedaan ini penting agar ruang perbaikan kebijakan tetap terbuka tanpa membenarkan pengulangan cacat konstitusional.

Dialog dan Pembangkangan

Tidak setiap pengaturan kembali norma yang telah dibatalkan merupakan pembangkangan. Pembentuk undang-undang masih dapat mengatur persoalan yang sama dengan cara yang sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks Kanada, Peter Hogg dan Allison Bushell (1997) menjelaskan hubungan pengadilan dan legislator sebagai constitutional dialogue. Putusan pengadilan dapat membuka jalan bagi tanggapan legislatif melalui rumusan baru. Rosalind Dixon (2009) menekankan pentingnya kesediaan pengadilan menghormati tanggapan legislatif yang beralasan, atau reasonable legislative sequels.

Ruang tanggapan tersebut tetap terbuka bagi pembentuk undang-undang di Indonesia. Yang perlu diperiksa ialah apakah rumusan baru menjawab alasan konstitusional yang mendasari pembatalan. Perubahan nomor pasal, susunan kata, atau wadah pengaturan tidak cukup apabila cacat yang sama tetap dipertahankan. Ukurannya terletak pada substansi perbaikan, bukan sekadar adanya perubahan.

Halaman selanjutnya:Upaya perbaikan dapat gagal...
pasal penghinaankuhp
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info