Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas
OPINI

Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas

KUHAP sudah mengatur secara gamblang perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 dan disebut sebagai perkara koneksitas.

•Bacaan 6 Menit
RM
Penulis Opini

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan anak buahnya, Letkol Arif Budi Cahyanto menimbulkan polemik baru dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Ihwal tindakan pro yustisia yang dilakukan KPK itu menuai protes dari Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Marsekal Muda Agung Handoko.

Reda Manthovani. Foto: Istimewa
Reda Manthovani. Foto: Istimewa

Rupanya, OTT KPK tersebut tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Walhasil, secara tidak langsung sempat terjadi silang pendapat kewenangan mengenai siapakah lembaga yang lebih berwenang menangani kasus korupsi yang ditengarai melibatkan orang nomor satu di Basarnas.

Kendati akhirnya KPK menyerahkan tersangka yang berlatar belakang militer kepada TNI, sementara tersangka non militer tetap ditangani KPK, namun penanganan perkara bakal diproses secara paralel. Di mana, tersangka dari kalangan militer bakal diadili di peradilan militer. Sementara tersangka dari sipil bakal diadili di peradilan umum, khususnya pengadilan tindak pidana korups (Tipikor).

Baca juga:

Silang pendapat di tengah publik soal peradilan umum atau militer yang bakal menangani perkara orang nomor satu di Basarnas sempat terjadi. Seperti halnya sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum (LBH) menilai, KPK berwenang memeriksa Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Arif Budi Cahyanto, meski keduanya berstatus anggota TNI aktif. Henri dan Arif terlibat dalam kasus suap dalam pengurusan proyek pengadaan barang di Basarnas. 

Sebut saja Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Menurutnya, KPK dapat menggunakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 yang mengatur kedudukan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, sama di hadapan hukum. Dia menilai, KPK dapat menggunakan Pasal 65 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan mengesampingkan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maupun UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

Mantan koordinator Kontras itu menekankan isi Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 yang menyebutkan, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”. Karenanya Usman menilai KPK berwenang menangani kasus suap Kepala Basarnas tersebut lantaran bukan masuk kategori pidana militer.

Secara yuridis formal, KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi di instansi manapun, termasuk militer, hal itu secara eksplisit diuraikan dalam Pasal 6 s/d Pasal 15 dalam UU Nomor 30 Tahun 2022 tentang KPK. Di mana KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan asas lex specialist derogate lex generalis (undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum).

Selain itu, dalam beberapa kesempatan, para pemerhati hukum menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi Basarnas merupakan kewenangan peradilan umum, karena anggota TNI tunduk pada UU No. 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 1 angka 2 huruf b yaitu ”pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP “ dan huruf c “orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah”.

Dengan begitu, mengingat perkaranya adalah tindak pidana korupsi dan rujukannya UU No. 31/1999 jo. UU 20/2001 yang mengatur secara khusus rumusan delik Tipikor, maka setiap warga negara, termasuk anggota TNI bisa disangkakan berdasarkan pasal-pasal yang ada dalam UU tersebut.

Begitu pula dengan kompetensi absolut peradilan yang berhak untuk mengadili, dengan merujuk Pasal 92 ayat 3 KUHP yang menyebutkan, “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat”. Nah, bagi publik memahaminya bahwa anggota TNI termasuk ke dalam rumpun Pegawai Negeri atau pejabat, sehingga kompetensi peradilan umum yang dianggap lebih cocok untuk mengadili.

Selain itu, cukup beralasan dikarenakan anggota TNI menerima gaji atau upah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan ini sinkron dengan ketentuan “Pegawai Negeri” sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 huruf c UU 31/1999 jo UU 20/2021, yakni, orang yang menerima gaji atau upah dari APBN/APBD. 

Pemahaman Hukum Pidana Secara Luas

Simons membagi hukum pidana dalam arti luas yakni dibedakan menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarheid), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, dan ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil menurutnya mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.

Selain itu, menurut Van Bemmelen hukum pidana materiil adalah ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran UU hukum pidana dengan cara dilakukan 7 langkah. Pertama, negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran. Kedua, sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. Ketiga, mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.

Keempat, mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan dengan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim. Kelima, hakim memberi putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. Keenam, upaya hukum untuk melawan putusan tersebut. Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Nah, pemahaman aktivis HAM dan pemerhati hukum lainnya yang mengatakan bahwa KPK dapat menggunakan Pasal 65 UU 34/2004 dan mengesampingkan UU 14/1970 maupun UU 31/1997 terkesan belum memahami hukum pidana secara luas. Sebab bila mengacu pada pendapat Simons dan Van Bemmelen di atas, maka Pasal 65 UU 34/2004 dipandang sebagai hukum materiil dan pasal tersebut baru dapat dilaksanakan apabila sudah terdapat aturan hukum acara pidana yang mengatur tentang Peradilan Militer yang khusus mengadili tindak pidana militer.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) ketentuan peralihan UU 34/2004, yang menyebutkan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan”. Sedangkan ayat (2) menyebutkan, “Selama undang-undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”.

Sementara, terdapat konsekuensi KPK apabila mengikuti pola pikir aktivis pegiat HAM dan pemerhati hukum yang berpandangan menggunakan Pasal 65 UU 34/2004 dan mengesampingkan UU 14/1970 maupun UU 31/1997. Yakni, perkara tersebut berpotensi besar mudah dibatalkan keabsahannya dalam pra peradilan atau apabila perkaranya tetap diajukan ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan “tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Namun penanganan perkara Basarnas yang melibatkan oknum TNI tersebut akan diadili di peradilan militer dan oknum sipil akan diadili di peradilan umum (khusus tipikor) juga terkesan tidak tertib hukum. Sejatinya, perkara yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer secara bersama sudah diatur dalam Pasal 89 s/d Pasal 94 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan disebut sebagai perkara Koneksitas.

Rawan Uji Materiil UU Peradilan Militer

Harian Kompas 5 Agustus 2023 dalam sebuah kolom berita berjudul “Revisi UU Peradilan Militer Keniscayaan” membenarkan adanya desakan dari sejumlah pihak untuk merevisi UU Peradilan Militer. Selain itu, melihat sengitnya dukungan aktivis pegiat HAM, LBH dan pemerhati hukum terhadap KPK dalam memproses oknum militer oleh KPK, pra petinggi militer bidang hukum di tanah air sudah mulai membuat kajian. Termasuk menyusun strategi dalam mengantisipasi adanya uji materiil oleh warga negara Indonesia yang menginginkan pelaku tindak pidana yang berstatus militer diadili di peradilan umum sebagaimana diatur Pasal 65 UU 34/2004.

Perlu diketahui, cikal bakal lahirnya Pasal 65 ayat (2) UU TNI dimulai ketika terbitnya TAP MPR No.VII/2000 khususnya dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a secara gamblang mengatur prajurit TNI tunduk terhadap kekuasaan militer bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum militer. Pun demikian, prajurit TNI tunduk pula terhadap kekuasaan peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum.

Rumusan norma Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 sedianya menjadi bentuk implementasi asas perlakuan yang sama di depan hukum alias “equality before the law”. Bahkan asas tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Nah, maksud dari rumusan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yakni terhadap setiap warga negara berhak tanpa terkecuali atas pengakuan dan perlindungan dari negara. Termasuk pula mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentunya yang adil dan persamaan bagi semua warga negara tanpa adanya perbedaan sedikitpun.

Atas dasar itulah, ketentuan UU Peradilan Militer beserta norma substantifnya sebagaimana tertuang dalam KUHP Militer sepanjang belum diamandemen, maka dapat dipandang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR RI No.VII/2000 dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Melihat keberadaan Pasal 65 ayat (2) UU 34/2004 belum dapat di implementasi, maka posisi KUHP Militer dan UU Peradilan Militer rentan diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat yang bersinggungan dengan TNI atau aktivis HAM. Hal Ihwal di atas, sepatutnya sudah menjadi warning bagi para petinggi hukum di jajaran TNI untuk membuat kajian strategis dan langkah antisipatif dalam menghadapi kemungkinan adanya permohonan uji materil terkait keberadaan KUHP Militer dan UU Peradilan Militer.

*)Dr. Reda Manthovani, SH,.LLM., adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

peradilan militerperadilan umumkorupsitindak pidana korupsi
Reda Manthovani

Dosen (Lektor)

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info