Jika mengamati proses transformasi digital, hari ini kita akan menyaksikan bahwa media sosial kini menjadi arena utama bagi sejumlah Advokat untuk menyuarakan pendapat, membela klien, atau bahkan terlibat dalam perseteruan saling menjatuhkan di antara rekan seprofesi. Media sosial yang semestinya menjadi sarana rekreasi dan edukasi, kini telah berubah menjadi gelanggang pertempuran verbal yang disesaki dengan sindiran, tuduhan bahkan hinaan yang vulgar dipertontonkan.
Fenomena saling sindir-menyindir, bahkan saling menjatuhkan antar sesama Advokat di media sosial saat ini bukan menjadi perkara yang langka. Beberapa dari mereka memanfaatkan akun media sosial pribadinya untuk saling serang antar rekan sejawat, baik dengan cara yang halus maupun dengan cara yang frontal, bahkan tak pantas. Meskipun Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memastikan warga negara mempunyai hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya secara bebas dan tanpa tekanan, namun perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan semangat Officium Nobile, yang mengajarkan setiap Advokat untuk menjaga citra diri dan profesinya. Terlebih, jika mereka mempunyai ratusan ribu pengikut di sosial media dan pengaruh yang luas di masyarakat.
Meskipun belum ditemukan data yang pasti, pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat di Indonesia tidak sedikit terjadi. Namun, dari sekian banyak kasus yang mencuat ke permukaan, seringkali berlalu tanpa proses penyelesaian yang jelas dan belum tersedia sidang kode etik yang dapat dipergunakan sebagai preseden baik bagi Advokat maupun masyarakat. Oleh karena itu, alangkah ironisnya jika kode etik profesi yang semestinya menjadi pedoman Advokat dalam bertingkah laku dan menjalankan profesinya, justru tidak lagi dianggap sebagai panduan atau perwujudan komitmen moral setiap Advokat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.
Benang Kusut Tata Kelola Profesi Advokat
Selain permasalahan yang terjadi dalam internal diri seorang Advokat, di dalam tubuh organisasinya pun kompleksitas masalah semakin nampak, mulai dari perdebatan klasik menyoal sistem single bar atau multi bar hingga masalah menyangkut kemudahan mendirikan organisasi advokat di Indonesia. Merujuk pada hasil riset yang diterbitkan oleh ICJR, hingga Mei 2023 terdapat setidaknya 51 organisasi Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, di mana setiap organisasi menjalankan fungsi profesinya dengan standar yang beragam.
Terlepas dari aspek normatif dan historisnya, hingga detik ini kita tak menampikkan realitas yang terjadi bahwa Indonesia belum siap mengadopsi sistem organ tunggal (single bar) di tengah pluralitas organisasi Advokat yang tengah berkembang. Terlepas dari perdebatan yang tak berkesudahan itu, semua organisasi Advokat yang tersedia saat ini semestinya menjadi kanal yang sehat untuk memperjuangkan kepentingan profesi, dan berhenti untuk terjebak dalam ego-sektoral dan kompetisi yang tak sehat antar rekan sejawat, yang justru semakin mendelegitimasi citra profesi Advokat di mata publik.
Merujuk pada The UN Basic Principles on the Role of Lawyers, Pemerintah, Organisasi Profesi Advokat dan Institusi Pendidikan harus bekerja sama guna memastikan bahwa Advokat menjalani sistem pendidikan dan pelatihan yang ideal. Lebih dari itu, mereka juga harus mempunyai pemahaman yang cukup tentang tugas dan fungsi Advokat yang ideal dan beretika.
Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan profesi (PKPA) yang terasa singkat, cepat dan tidak sampai satu bulan, mekanisme Ujian Profesi Advokat (UPA) juga dinilai terlalu longgar. Pasalnya, tahapan ujian─yang semestinya menjadi proses filterisasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak menyandang profesi Advokat─seringkali lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas. Akibatnya, dengan pemberlakuan sistem pendidikan yang singkat dan proses ujian yang dianggap mudah pada akhirnya menghasilkan Advokat yang tidak cukup kompeten, baik secara keilmuan, teknis, maupun moral.
