Selain itu, sistem pengawasan yang lemah menjadi masalah besar lain dalam ekosistem profesi Advokat dewasa ini. Di tengah maraknya praktik ketidakprofesionalan yang terjadi, ketersediaan lembaga independen yang mampu melakukan pengawasan ketat terhadap para Advokat termasuk organisasinya menjadi suatu urgensitas yang mesti diketengahkan. Namun dalam realitasnya, proses pengawasan ini seringkali tidak berjalan efektif, bahkan tidak nampak sama sekali. Organisasi Advokat yang seharusnya berperan sebagai lembaga pengawas internal, seringkali justru terjebak dengan masalah mereka sendiri dan tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik.
Ketika sebuah lembaga Advokat gagal mengawasi anggotanya dengan ketat, profesi ini menjadi kian rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, kericuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan sejumlah pengacara ternama, menjadi salah satu bukti nyata bahwa proses pengawasan terhadap profesi Advokat di Indonesia masih sangat lemah.
Apa yang telah terjadi saat ini memperlihatkan bahwa kita sedang menyelami ruang keruh profesi advokat. Apa yang telah terjadi dalam kasus “Advokat naik meja sidang” semestinya menjadi momen yang tepat untuk merenungkan arah dan masa depan bagi seluruh elemen dalam dunia kepengacaraan.
Reformasi di tubuh profesi Advokat menjadi sinyal pembenahan yang mesti segera dilakukan, mulai dari kurikulum pendidikan hingga ketajian lembaga pengawas. Namun, jika wacana tersebut tanpa disertai dengan revisi terhadap Undang-Undang Advokat yang dirasa sudah tak lagi relevan dalam menjawab segudang persoalan yang terjadi, maka upaya peningkatan penegakan hukum di masa depan akan sulit untuk memastikan bahwa Advokat yang diangkat dan disumpah telah memenuhi standar kompetensi serta kualitas yang ditetapkan.
*) Yayang Nanda Budiman, S.H., Lawyer Intern LBH DPN Indonesia, Alumni S1 Hukum Universitas Galuh, Kolumnis Kompas.com & Legal Content Writer
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
