Kendati mengantongi penolakan dari banyak kalangan, tampaknya pemerintah tetap kekeuh untuk memberkakukan kebijakan “satu kelas” JKN, atau lazimnya disebut JKN KRIS (Kelas Rawat Inap Standar). Kebijakan JKN KRIS akan diberlakukan per 30 Juni 2025, setelah mengalami beberapa kali penundaan. Pemerintah berdalih kebijakan JKN KRIS adalah mandat regulasi yakni Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, dan bahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Di dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN disebutkan bahwa dalam hal peserta memerlukan perawatan rawat inap di rumah sakit, diberikan berdasarkan kelas standar (Pasal 23 ayat 4).

Namun benarkah JKN KRIS merupakan mandat regulasi secara langsung, atau hanya tafsir sepihak ala pemerintah dan DJSN? Bagaimana pula potensi kerugian kebijakan JKN KRIS bagi peserta JKN, dan fasilitas kesehatan (rumah sakit)?
Memang benar istilah JKN KRIS mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan. Namun jika ditelisik di dalam UU tentang SJSN dan Perpres 59/2024 tersebut, tidak satu pun kata atau bahkan kalimat yang secara eksplisit menyebutkan adanya penghapusan variasi kelas rawat inap 1, 2, dan 3 bagi peserta JKN. Jadi tampaknya pemerintah dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasioal) terlalu simplistis dalam memformulasikan terminologi KRIS ke dalam program JKN. Disinilah titik awal sengkarutnya.
Salah satu item utama dalam kebijakan KRIS adalah adanya pembatasan maksimum tempat tidur pada ruang rawat inap di rumah sakit yakni maksimum hanya 4 orang pasien saja, dalam satu kelas (KRIS). Padahal, terkait hal ini, jika mengacu pada data pengaduan di BPJS Kesehatan 2024, pengaduan peserta terkait fasilitas ruang rawat inap tidak termasuk “top 10 pengaduan” pada kanal pengaduan BPJS Kesehatan. Artinya, penerapan KRIS tidak berdasar pada permasalahan dan kebutuhan peserta JKN.
Jadi mengacu pada dua aspek saja yakni aspek normatif dan atau aspek sosiologis, penerapan program JKN adalah kebijakan yang anomali dan paradoks. Padahal seharusnya, setiap kebijakan yang digulirkan, dari sisi policy making process, seharusnya mengacu pada kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi publik (peserta JKN). Lalu kira-kira kebijakan JKN KRIS ini mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan siapa? Boleh jadi kebijakan JKN KRIS patut diduga memberi karpet merah terhadap asuransi kesehatan swasta, yang konon mengalami shutdown setelah program JKN digulirkan pemerintah.
Logikanya, dengan penerapan JKN KRIS, sektor asuransi kesehatan swasta akan menjaring potensi pasar dari kelas 1 peserta JKN yang ogah di-blending dengan peserta JKN lain. Lalu mereka migrasi ke sektor asuransi kesehatan swasta. Namanya juga dugaan, bisa benar dan atau salah. Tetapi jika dilihat dari sisi basis logika, sangat rasional jika diluncurkannya kebijakan JKN KRIS sangat menguntungkan sektor asuransi kesehatan swasta.
Dan, tragisnya, skenario kebijakan JKN KRIS justru merugikan peserta JKN secara keseluruhan, khususnya dari sisi skema finansial. Dengan kebijakan ini, khususnya untuk peserta JKN kelas 3, akan mengalami kenaikan besaran iuran. Peserta kelas 3, dipaksa untuk naik menjadi peserta kelas II, dan artinya harus merogoh kocek lebih dalam. Hal ini tentu sangat memberatkan peserta kelas III, khususnya untuk kategori peserta mandiri. Dan harus diingat, beban APBN pun akan melambung, khususnya untuk kelas III kategori peserta PBI (Peserta Bantuan Iuran). Padahal peserta kelas III kategori PBI sangat dominan. Alih-alih APBN makin boncos jika skenario JKN KRIS diterapkan. Bahkan bukan hanya APBN saja yang akan boncos, tetapi juga beban anggaran daerah pun akan terkerek, sebab ada potensi pemerintah daerah akan mengurangi kuota PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) Pemda.
















