Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol
Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol
Terbaru

Menyoroti Ragam Persoalan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Parpol

Ada beberapa alasan mengapa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik sulit diwujudkan.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko. Foto: MJR
Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko. Foto: MJR

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menyatakan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik masih menjadi persoalan hingga saat ini. Permasalahan dimulai dari rendahnya besaran bantuan keuangan dari negara, minimnya pengawasan hingga ketiadaan regulator pendanaan politik yang independen.

TI Indonesia dalam kajian terbaru (2022) memberikan sudut pandang baru untuk menjelaskan mengapa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik sulit diwujudkan.

Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko, menyebut beberapa alasan. Pertama, keberadaan badan hukum partai politik yang tidak jelas, apakah sebagai badan hukum publik atau privat. Kedua, dari aspek pelaporan keuangan struktur partai politik seolah terpisah, padahal partai politik merupakan badan hukum tunggal. 

Baca Juga:

Ketiga, sejak awal regulasi telah memisahkan keuangan partai politik dengan keuangan pemilu (kampanye). Menurutnya, partisipasi publik untuk mendorong partai politik menjadi transparan dan akuntabel sangat diperlukan.

"Publik harus beramai-ramai mendorong partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangannya, tidak hanya laporan yang bersumber dari negara, tetapi juga yang bersumber dari non-negara", tambahnya dalam acara Webinar bertajuk Reformasi Keuangan Partai Politik: Peluang dan Tantangan, Rabu, (26/10).

Secara hukum, Undang-Undang tentang Partai Politik pada dasarnya telah mewajibkan agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel (Pasal 39 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2008). Namun kewajiban ini tidak serta merta dipatuhi oleh seluruh partai politik.

Tags:

Berita Terkait