Perubahan itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan. Apalagi, YLBHI punya jaringan kuat di 15 kantor LBH yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Alvon, perubahan struktural bisa dilakukan jika ada kombinasi kuat antara lembaga swadaya masyarakat sipil macam LBH dengan masyarakat sipil.
Dengan demikian, misi mulia YLBHI harus bersinergi dengan kesadaran masyarakat untuk terus menuntut hak dan melaksanakan kewajibannya. Salah satu ‘kelebihan’ YLBHI adalah tidak memosisikan lembaga sebagai pemberi bantuan hukum semata. Aktivis YLBHI bertugas membangun kesadaran masyarakat agar tumbuh sikap kritis terhadap setiap kebijakan, apatah lagi penyimpangan. Masyarakat tak hanya mendapat bantuan hukum dalam konteks penyelesaian kasus, tetapi juga mendapatkan ilmu lain.
Selain eksistensi kantor LBH di belasan kota, modal YLBHI adalah ‘pengakuan’. Sosio-historis, nama YLBHI sudah dikenal orang. Secara yuridis, UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum semakin memberi tempat kepada lembaga semacam YLBHI dan LBH untuk menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Kepentingan masyarakat miskin pun diakomodir karena negara akan mengalokasikan anggaran bantuan hukum probono.
Namun, tetap ada celah yang sulit ditembus. Cakupan pencari keadilan yang miskin dalam Undang-Undang Bantuan Hukum masih terbatas pada ukuran-ukuran ekonomi. Padahal, selama ini YLBHI juga memberikan bantuan hukum kepada mereka yang miskin akses politik atau miskin karena praktik diskriminasi. Misalnya, bantuan hukum yang diberikan YLBHI kepada Nani Nuraini, eks penari Istana Cipanas yang dicap kiri tanpa proses persidangan, atau kepada Sri Bintang Pamungkas. Alvon memberi contoh lain, kaum urban di Jakarta yang tak memiliki KTP.
Tantangan dan Prioritas
Meskipun terbantu oleh Undang-Undang Bantuan Hukum, bukan berarti YLBHI gampang menjalankan misi mulianya. Lembaga yang didirikan advokat senior Adnan Buyung Nasution ini mencatat dinamika organisasi yang pasang surut. Salah satunya, mempertahankan loyalitas aktivis. Dalam beberapa kepengurusan terakhir, loyalitas aktivis menjadi persoalan yang membelit YLBHI terkait kaderisasi. Pengurus yang tak diakomodir acapkali langsung pindah ke kantor lain, atau membuka kantor pengacara baru.
Dana operasional lembaga adalah masalah lain yang tak kalah pelik. Malah nyaris membuat YLBHI dan satu dua LBH di bawahnya tinggal nama. Alvon mengakui butuh dana besar untuk membiayai operasional kantor. Donatur luar negeri yang selama ini mengawal kiprah YLBHI kita sudah memutus kontrak. Bantuan hukum dari pemerintah juga kontroversial. Maka, jalur fundrising kini ditempuh sebagai alternatif pembiayaan.
“Tetapi, (masalah dana) itu tidak lantas memudarkan perjuangan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang itu.