Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (31/3). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Sejak kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak mencuat pada Juli 2022, pemerintah belum melakukan pendekatan apapun kepada ratusan korban. Saat ini mereka mempertanyakan rasa empati pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas tragedi ini. Masihkah Negara memiliki hati nurani?
Baca Juga:
- FH Unej Luncurkan 9 Buku untuk Pengembangan Literasi Hukum
- Gara-Gara Israel, Indonesia Harus Gugat Arbitrase FIFA ke CAS
- FH UNEJ Raih Penghargaan Kemenko Perekonomian Bidang Hukum Agribisnis
- Jawara Law Firm dan Lawyer Berbagi Kunci Sukses Penanganan Transaksi IPO
DPR resmi menyetujui Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam rapat paripurna Rabu (21/03/2023) lalu. Secara umum substansi materi muatan yang tertuang dalam Perppu tak jauh berbeda dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lantas seperti apa implementasi di sektor ketenagakerjaan?
Dibanding aparat penegak hukum lain, peran Jaksa selama ini seringkali terpinggirkan dan dipandang sebelah mata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Dr. Fachrizal Afandi berpendapat peran Jaksa dalam proses penyidikan sangat terbatas. Kerja Jaksa di Indonesia seolah kurir dan juru bicara perantara kerja Polisi dan kerja Hakim. Tentu saja ilustrasi ini tidak sepenuhnya akurat.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, menuntut terdakwa kasus peredaran narkoba, mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dengan pidana hukuman mati. Menurut JPU, Teddy terbukti terlibat dalam proses transaksi, penjualan hingga menikmati hasil penjualan sabu milik Teddy Minahasa.
Sistem whistleblowing merupakan sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya fraud serta sebagai pengendalian internal. Adanya sistem whistleblowing, perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melaporkan bentuk kecurangan yang terjadi dalam perusahaan.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!