Beberapa media massa beberapa waktu lalu banyak memberitakan mengenai kepailitan group Sritex termasuk Harian Kompas, 18 Januari 2025 dan memberitakan mengenai dampak pailit terhadap ribuan pekerja di 4 perusahaan grup Sritex yaitu PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Dalam Pailit), PT Sinar Pantja Djaja (Dalam Pailit), PT Bitratex Industries (Dalam Pailit), dan PT Primayudha Mandirijaya (Dalam Pailit) yang berpotensi menyebabkan para pekerja akan kehilangan pekerjaan.

Hal ini sebagai buntut keputusan para kurator grup Sritex yang ditunjuk pengadilan (berjumlah 4 orang) tidak mengusulkan going concern atau melanjutkan usaha debitor kepada hakim pengawas, agar perusahaan-perusahaan tersebut tetap beroperasi pasca diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/ 2021/PN.Niaga.Smg tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1345 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 18 Desember 2024.
Baca Juga:
Strategi Meminimalkan Risiko Hukum Melalui Implementasi Sistem Kepatuhan
Menimbang Plus-Minus Putusan Arbitrase Bisa Diajukan Banding
Pemberitaan media massa tersebut dapat ditafsirkan secara keliru oleh pembaca, seolah-olah going concern untuk menyelamatkan nasib pekerja karena perusahaan masih dapat berusaha dan membayar gaji para pekerja. Padahal tujuan utama going concern (dan bila ada alasannya) adalah untuk membiayai kelangsungan usaha perusahaan, sehingga dapat membayar utangnya kepada para kreditor. Sikap para pekerja sebagaimana diberitakan terpecah antara menyetujui dan sebagian tidak menginginkan going concern dan lebih menginginkan status segera di-PHK. Sebab, mereka sudah lama dirumahkan tanpa uang tunggu dan diberikan pesangon sesuai UU Ketenagakerjaan agar dapat bekerja di tempat lain.
Mengapa Going Concern?
Pasca kegagalan manajemen grup Sritex selaku debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati dengan para kreditornya dan disahkan (dihomologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Januari 2022, sehingga berakibat diputus pailit, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak tanggal putusan pailit diucapkan 21 Oktober 2024.
Kewenangan utama kurator adalah melakukan pemberesan dan/atau pengurusan terhadap harta pailit terutama mendata dan menjaga seluruh harta pailit. Kemudian dijual dan dibagikan kepada para kreditor guna membayar utang-utangnya sesuai dengan sifat tagihannya yang telah terverifikasi berdasarkan asas proporsional (pro rata pari passu parte). Dalam melakukan tugas pemberesan, kurator harus memastikan harta pailit tetap terjaga baik, sehingga tidak berkurang nilainya dan merugikan debitor maupun kreditor.
Selama masa proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator dengan bantuan data-data, pengalaman maupun saran dari manajemen debitor pailit dapat menilai apakah usaha debitor pailit dalam bidang tekstil tetap layak dijalankan (going concern) dikarenakan bila diberhentikan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sedangkan salah satu tugas kurator dalam mengelola harta pailit untuk memaksimalkan harta pailit. Apabila memaksimalkan penggunaan aset/harta debitor dan keuntungan dari penggunaan aset debitor akan lebih mudah dan cepat diperoleh daripada menunggu proses penjualan atau pemberesan harta pailit, maka going concern layak diusulkan.
















