Setiap tahun, Pemerintah Indonesia menerbitkan ribuan regulasi baru yang dirancang untuk merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2023 saja, sebanyak 2.371 instrumen hukum baru telah diterbitkan. Di satu sisi, dinamika ini mencerminkan upaya meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan. Namun, di sisi lain, kompleksitas regulasi yang terus berkembang menjadi tantangan besar bagi korporasi, terutama yang memiliki beragam lini bisnis. Kompleksitas regulasi seringkali menyebabkan kebingungan dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang berlaku.
Hal ini meningkatkan risiko pelanggaran hukum, baik administratif maupun pidana. Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan, misalnya, dapat berujung pada denda finansial yang signifikan, penghentian operasional perusahaan, hingga kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bagaimana ketidakpatuhan dapat merugikan perusahaan secara signifikan, seperti pelanggaran oleh perusahaan tambang yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan konsumen di sektor keuangan yang mengakibatkan denda besar dan hilangnya kepercayaan pelanggan.
Baca Juga:
Menimbang Plus-Minus Putusan Arbitrase Bisa Diajukan Banding
Lanskap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
Selain tantangan dari regulasi, perusahaan juga menghadapi risiko hukum dari kontrak bisnis dengan berbagai pihak, baik klien, vendor, maupun mitra. Setiap perjanjian membawa potensi risiko, seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan kontrak, pelanggaran regulasi lintas wilayah operasional, hingga potensi sengketa hukum yang dapat mengganggu hubungan bisnis. Salah satu penyebab utama meningkatnya risiko ini adalah tidak adanya sistem manajemen yang memadai untuk memantau regulasi dan mengelola kontrak secara sistematis. Ketidaktahuan tentang perubahan regulasi terbaru serta kurangnya monitoring terhadap kepatuhan kontrak menciptakan risiko hukum dan inefisiensi operasional yang berpotensi melemahkan daya saing perusahaan.
Faktanya, banyak perusahaan yang belum mengimplementasikan sistem manajemen kepatuhan hukum secara efektif. Perusahaan yang sudah menerapkan sistem ini biasanya melakukannya karena adanya kewajiban yang terkait dengan sertifikasi tertentu, seperti ISO 14001 (sistem manajemen lingkungan). Namun, tak sedikit juga yang menyadari pentingnya sistem manajemen ini meski tanpa ada kewajiban, karena mereka memahami bahwa memiliki sistem kepatuhan yang terintegrasi akan membantu menjaga risiko hukum tetap terkendali dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.
Compliance sendiri didefinisikan sebagai memastikan bahwa proses bisnis, operasi, dan praktik sesuai dengan norma yang ditetapkan dan/atau disepakati. Persyaratan kepatuhan dapat berasal dari badan legislatif dan regulasi, standar dan kode praktik, serta kontrak bisnis. (Shazia Sadiq dan Guido Governatori, Managing Regulatory Compliance in Business Processes, 2015).
Peran in-house counsel dalam konteks ini menjadi sangat penting. Mereka bertanggung jawab memastikan perusahaan tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku dan dapat mengidentifikasi serta mengurangi potensi risiko hukum. Dalam menghadapi volume regulasi yang semakin kompleks dan beragamnya kontrak bisnis, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dalam mengelola kepatuhan hukum. Penerapan sistem manajemen kepatuhan hukum, yang dapat dibangun dan diadaptasi oleh setiap perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik bisnisnya, salah satu pendekatan yang efektif.
