"Seharusnya partai politik berperan sebagai garda terdepan dalam menegakkan demokrasi, namun kenyataannya, partai politik lebih sering digunakan sebagai alat bagi elit politik dan pemodal untuk menempatkan figur-figur di posisi strategis lembaga negara. Ini mengarah pada motivasi jual beli jabatan dengan tujuan kepentingan kelompok, bukan untuk memperkuat institusi demi kepentingan masyarakat," kata Vishnu seperti dilansir Antara, Kamis (1/2).
Vishnu juga menyoroti perlambatan otoritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, yang menyebabkan lembaga ini kehilangan independensinya dan berada di bawah kendali presiden.
Bahkan, kebijakan pemaksaan mundur terhadap Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri, pada akhir Desember 2023, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, menurut Vishnu, menyebabkan tingkat kredibilitas terendah dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap KPK.
Lebih jauh, dia menyayangkan komitmen DPR yang minim dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang diajukan oleh Presiden Jokowi sejak Mei 2023. Hingga saat ini, DPR belum memberikan tanggapan yang memadai terhadap rancangan tersebut.
Dengan fokus elit politik pada Pemilu 2024 dan transisi pemerintah, Vishnu memperkirakan prioritas untuk pemberantasan korupsi pada tahun 2024 akan tetap lemah, sehingga peluang perbaikan nilai IPK TI 2024 dan peningkatan peringkat menjadi semakin kecil.