Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights/OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan atas dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi nasional yang ricuh, Agustus 2025 kemarin.
Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan yang terjadi dalam aksi protes di berbagai daerah. Aparat penegak hukum, termasuk militer pun didesak untuk mematuhi hukum, maupun prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api sebagaimana standar internasional dalam menangani aksi demonstrasi.
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di tanah air dalam konteks demonstrasi nasional. Kami menekankan pentingnya dialog untuk menangani kekhawatiran publik. Pihak berwenang harus menjunjung hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi,” ujar Shamdasani dalam keterangannya, Senin (1/9/2025) malam.
Baca juga:
- Gelombang Demo Akhir Agustus: Suara Keprihatinan Kampus hingga Tuntutan Reformasi Aparat
- PSHK Desak Presiden Evaluasi Kapolri dan Tarik TNI dari Pengamanan Demonstrasi, Bukan Salahkan Rakyat
- Akademisi hingga Organisasi Kampus Ramai-Ramai Kecam Aksi Brutal Aparat Saat Unjuk Rasa
Selain menyoroti tindakan aparat, PBB juga menegaskan pentingnya kebebasan pers dalam meliput peristiwa. Shamdasani mengingatkan media harus diberi ruang untuk melaksanakan tugasnya secara independen tanpa intimidasi. Menurut PBB, kebebasan pers menjadi elemen kunci agar publik memperoleh informasi yang akurat mengenai situasi lapangan dan proses pertanggungjawaban berjalan secara transparan.
Perlu diketahui, gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 bermula dari kekecewaan publik terhadap DPR terkait kenaikan tunjangan dan gaji anggota parlemen. Namun, aksi kemudian melebar menjadi kemarahan terhadap aparat kepolisian setelah terjadi bentrokan keras di sekitar Gedung DPR.
Kerusuhan meluas ke berbagai kota, termasuk Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. Massa yang terdiri dari mahasiswa, buruh, pelajar, hingga pengemudi ojek online menuntut transparansi kebijakan pemerintah dan menolak tindakan represif aparat.
