Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal
Kolom

Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal

​​​​​​​Setidaknya ada 4 pelanggaran prosedur mulai dari penyusunan, pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Bacaan 7 Menit

Lebih dari 40 negara bagian di Amerika Serikat bahkan melarang penggunaan metode omnibus dalam penyusunan RUU karena dianggap dapat membuka peluang masuknya pasal titipan yang menguntungkan pihak tertentu secara tidak transparan. Konstitusi California misalnya, menentukan bahwa sebuah undang-undang hanya boleh mengatur tentang satu topik tertentu—ketentuan yang sering disebut sebagai single subject rule.

Sementara di negara bagian Quebec, Kanada, pengaturan mengenai pembahasan RUU omnibus diatur secara khusus dalam tata tertib parlemennya. Hal yang sangat berbeda terjadi di Indonesia: pemerintah menyusun RUU omnibus meskipun tidak ada dasar legitimasi yang memungkinkan metode itu diterapkan, sementara DPR membahas RUU itu tanpa memiliki pedoman yang memadai tentang cara pembahasan RUU omnibus.

Preseden buruk omnibus dan perbaikan ke depan

Pemerintah mengklaim metode penyusunan undang-undang dengan omnibus dapat mengurangi jumlah regulasi yang terlalu banyak—meskipun pada kenyataannya belum tentu demikian mengingat RUU Cipta Kerja mendelegasikan ratusan materi untuk diatur lebih lanjut dalam puluhan peraturan pelaksana. Namun, menggunakan metode omnibus sebagai strategi untuk membenahi kompleksitas problem regulasi adalah langkah keliru.

Persoalan regulasi di Indonesia bukan hanya soal jumlah, atau yang biasa disebut “hiper-regulasi”. Kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan indonesia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2019 menemukan, kondisi hiper-regulasi hanya merupakan gejala di permukaan, sementara akar permasalahan yang menyebabkan semrawutnya regulasi di Indonesia, antara lain, adalah tidak sinkronnya perencanaan legislasi dengan perencanaan pembangunan, absennya mekanisme pemantauan dan peninjauan regulasi dalam siklus legislasi, dan tidak adanya otoritas khusus yang menangani persoalan manajemen regulasi.

Preseden RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan omnibus memberikan nama buruk bagi metode itu di mata publik. DPR harus melakukan evaluasi atas penggunaan metode itu. Jika ingin mengaturnya, perubahan menyeluruh atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan harus segera dilakukan.

Sepanjang teknik omnibus belum memiliki dasar pengaturan yang jelas, pemerintah dan DPR sebaiknya tidak menggunakan metode itu dalam pembentukan regulasi ke depan. Selain ketiadaan dasar hukum, karakteristik omnibus yang dikhawatirkan oleh para akademisi sejak awal—seperti proses pembahasan yang terburu-buru dan mengabaikan partisipasi pemangku kepentingan—pun terbukti.

Langkah selanjutnya: uji formil

RUU Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR bersama presiden. Kini, tinggal menunggu pengesahan oleh Presiden Jokowi dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal persetujuan. Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa apabila dalam batas waktu itu presiden tidak menandatangani RUU yang sudah disetujui di DPR, RUU tersebut tetap sah menjadi Undang-Undang sehingga dapat langsung diberi nomor dan diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Tags:

Berita Terkait