Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal
Kolom

Pelanggaran Prosedur dapat Membuat UU Cipta Kerja Batal

​​​​​​​Setidaknya ada 4 pelanggaran prosedur mulai dari penyusunan, pembahasan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Bacaan 7 Menit

Langkah tidak menandatangani RUU yang sudah disetujui pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tahun lalu. Saat itu penolakan masyarakat terhadap revisi tersebut sangat kuat, dan Presiden Jokowi mengambil langkah politik itu seakan-akan menunjukkan keberpihakannya pada keberatan masyarakat. Padahal, langkah itu sama sekali tidak memiliki dampak hukum terhadap keberlakuan revisi UU KPK.

Sama seperti RUU Cipta Kerja, revisi UU KPK tahun lalu juga diajukan oleh pemerintah, sehingga sulit menerima logika bahwa presiden akan menolak undang-undang usulannya sendiri. Seandainya Presiden Jokowi pada akhirnya tidak menandatangani RUU Cipta Kerja, hal itu dapat dilihat sebagai sebuah manuver politik untuk merespons tekanan publik, tetapi tidak berdampak hukum terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja.

Logika yang sama dapat pula digunakan untuk melihat opsi penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut atau menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja. Meskipun jalur itu disediakan oleh konstitusi sebagai instrumen yang dapat digunakan oleh presiden dalam situasi kegentingan yang memaksa, tetapi publik telah memahami bahwa subjektivitas presiden justru mengingingkan UU Cipta Kerja diberlakukan sesegera mungkin.

Dengan demikian, upaya hukum tersisa yang dapat dilakukan oleh publik adalah mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Selain pengujian secara materiil atas pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, pengujian secara formil terhadap keabsahan proses pembentukan undang-undang juga sangat relevan menimbang begitu banyak prosedur yang dilanggar.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 36 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, jika uji formil dikabulkan, maka UU Cipta Kerja kehilangan kekuatan hukumnya.

Meskipun belum sekali pun Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji formil atas suatu undang-undang, langkah itu layak ditempuh setidaknya untuk memastikan ketegasan sikap perlawanan masyarakat terhadap kepentingan sesaat pemilik modal yang—ironisnya—diwakili oleh pemerintah dan DPR.

*)Rizky Argama (Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera)

Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline.

Tags:

Berita Terkait