Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi wilayah lautan. Karenanya menjadi penting menjaga keamanan teritorial laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kendatipun terdapat angkatan laut sebagai penjaga wilayah perairan nusantara, namun masih dibutuhkan instrumen lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof Moh Mahfud MD, mengatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi potensi ancaman seperti pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan orang, penyelundupan barang, narkotika, dan pencemaran lingkungan.
Di kawasan Asia, Mahfud mengatakan ada beberapa isu keamanan dan keselamatan laut yang dapat memicu ketegangan di kawasan. Antara lain sengketa Laut Cina Selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim. Mengutip laporan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres, ancaman di wilayah perairan dan yurisdiksi yang perlu menjadi perhatian adalah keamanan dan keselamatan laut terkait dengan perkembangan teknologi. Di mana perkembangan teknologi kemaritiman dapat memfasilitasi kriminalitas.
Visi Indonesia emas 2045 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) salah satunya tentang pembangunan di sektor kelautan yang keberhasilannya dipengaruhi oleh keamanan laut. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Mahfud menyebut setiap kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di laut harus punya pemahaman yang sama di bidang keamanan laut.
Baca juga:
- Perkuat Pengamanan Laut, Indonesia Diminta Tingkatkan Patroli Nasional
- Inisiatif Indonesia, IMO Adopsi Pedoman Penanganan Kasus Penelantaran Pelaut
Misalnya, harus memiliki satu pemahaman yang sama, mengutamakan kepentingan negara, kepentingan nasional, kepentingan bersama dalam penanganan keamanan, menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial laut dalam tata kelola serta harus terkoordinasi dengan baik.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong sinergi dan koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga dalam tata kelola laut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.