Pemerintah Lakukan Intervensi Kebijakan bagi Pengembangan Usaha Mikro
Terbaru

Pemerintah Lakukan Intervensi Kebijakan bagi Pengembangan Usaha Mikro

Intervensi kebijakan dilakukan dari hulu ke hilir.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit

Khusus untuk mendorong peningkatan mutu dan kualitas produk, Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 akan merealisasikan program Layanan Kemasan di 12 lokasi yang pengelolaannya oleh PLUT KUMKM atau koperasi.

Salah satu kabupaten yang masuk nominasi Layanan Kemasan tersebut adalah Kabupaten Tegal, Jawa Tengah karena memiliki produk UMKM yang sangat beragam, namun dari sisi tampilan dan mutu masih perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, Bupati Tegal Umi Azizah menyatakan siap mendukung dan bergerak cepat dalam merespon program Layanan Kemasan.

Pemkab Tegal pun telah menunjuk Koperasi Serba Usaha Annisa sebagai calon pengelola dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah serta menyiapkan ruangan seluas 37 m persegi yang berlokasi di UPTD Metrologi Tegal, Kabupaten Tegal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono menekankan, Kementerian Perdagangan mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat naik kelas dengan menerapkan standardisasi dan bahkan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing produk.

"Kementerian Perdagangan berkomitmen meningkatkan kompetensi dan kualitas UMKM dalam bidang standardisasi dan pengendalian mutu. UMKM perlu meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan sehingga kualitasnya dapat memenuhi persyaratan standar/teknis di nasional maupun internasional. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk. Diharapkan dengan standardisasi dan sertifikasi, UMKM dapat masuk menjadi bagian dari rantai perdagangan global," jelas Veri dilansir dalam laman resmi Kemendag.

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu) Dyah Palupi mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan konsumsi dan perlindungan masyarakat, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku.

Direktorat Standalitu menyelenggarakan kegiatan pengawasan pra-pasar melalui pendaftaran barang yang SNI-nya diberlakukan wajib dan barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L). Hal ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan produk sebelum dikonsumsi.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, Ditstandalitu juga berupaya untuk memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen agar memahami persyaratan standar/teknis produk," jelas Dyah.

Tags:

Berita Terkait