Menurut para Pemohon, hal ini merupakan implikasi yang sangat serius. Sebab ketika seseorang yang tidak layak menjadi advokat dapat dengan mudah mendapatkan lisensi hanya karena dilantik oleh organisasi tertentu, akibatnya kualitas bantuan hukum yang diberikan pada rakyat semakin dipertanyakan.
Keadilan dikhawatirkan akan menjadi komoditas yang dapat dibayar. Sementara itu, rakyat kecil yang bergantung pada bantuan hukum gratis harus menerima layanan dari advokat berbagai organisasi, dengan standar etika yang tidak jelas.
Atas tanggapan pada sidang pertama tersebut, Majelis hakim MK menyoroti kelemahan argumentasi para pemohon dalam sidang uji materiil UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Khususnya terkait legal standing dan dasar kerugian konstitusional yang dialami.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menekankan pentingnya memperjelas hubungan sebab-akibat (causal verband) dalam permohonan pemohon. Terutama ketika para pemohon ingin mengecualikan organisasi advokat dari rezim UU Ormas. Ia meminta agar logika hukum yang diajukan lebih terstruktur dan spesifik.
Senada, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon menguraikan secara rinci kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma yang diuji. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memperkuat kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.
Daniel menyinggung isu ‘perkumpulan’ saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia menyarankan agar para pemohon mempertimbangkan untuk menyalurkan aspirasinya melalui DPR.
Sementara, Ketua MK Suhartoyo meminta kejelasan posisi organisasi advokat dalam kerangka UU Ormas. Ia menegaskan adanya perbedaan mendasar antara organisasi masyarakat dan organisasi profesi, baik dari segi karakter maupun pengaturannya.
“Jika pijakan ini jelas, baru nanti menempatkan legal standing para pemohon,” kata Suhartoyo.
Atas dasar itu, di sidang kedua ini para pemohon meminta Mahkamah menyatakan sejumlah pasal dalam UU Ormas bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa organisasi advokat berada di luar kategori perkumpulan umum serta memerlukan persetujuan MA dalam proses pengesahannya.
