Kasus Delpedro hendaknya menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi aparat penegak hukum. Di negara hukum, tindakan aparat harus tunduk pada prosedur, bukan sebaliknya. Polisi harus bekerja berdasarkan hukum, bukan mendikte hukum.
Kritik dan demonstrasi adalah bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Justru dengan adanya ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, negara ini terjaga dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat akan membawa Indonesia mundur ke era otoritarianisme.
Penutup
Penangkapan Delpedro menunjukkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum kita: apakah aparat masih menjunjung tinggi prosedur hukum, atau tergoda untuk menekan kebebasan sipil?
Jawabannya akan menentukan masa depan demokrasi kita. Jika hukum dijalankan sesuai prosedur, publik akan percaya bahwa negara benar-benar hadir melindungi warganya. Namun jika hukum dipakai untuk membungkam suara kritis, maka negara hukum hanya tinggal slogan kosong.
Demo yes, anarkis no. Itu seharusnya menjadi prinsip bersama. Aparat mesti fokus menindak pelaku kerusuhan, bukan mengkriminalisasi ajakan demonstrasi yang sah dan dilindungi undang-undang.
*) Taufiqurrohman Syahuri, Pengamat Hukum dan Dewan Pakar Jimly School Government and Law (JSLG) Jakarta
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
