Dalam acara peringatan 100 tahun berdirinya Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung (MA), Syamsul Maarif, menyampaikan pandangannya tentang peran penting pendidikan hukum dalam mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, hukum bukan sekadar aturan tertulis melainkan pilar utama yang mendukung pencapaian keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Perjalanan panjang Fakultas Hukum ini merupakan bukti kontribusinya dalam mencetak lulusan hukum yang berperan signifikan dalam pembangunan bangsa," ujar Syamsul dalam pidatonya di sidang perayaan 100 tahun FHUI di Balai Sidang UI, Depok, Senin (28/10).
Syamsul menyoroti peran fakultas hukum dalam membentuk para pemimpin dan pemikir hukum progresif yang telah berkontribusi terhadap kebijakan nasional. Menurutnya, dalam menghadapi tantangan zaman, perlu pentingnya pembaharuan dalam pendidikan hukum. Namun, dia juga mengingatkan tentang potensi isu etika, privasi, dan tanggung jawab yang menyertai penggunaan teknologi dalam hukum.
Baca Juga:
- Dies Natalis FHUI ke-100, Tonggak Sejarah Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia
- Dies Natalis ke-100, Ini Kontribusi FHUI dalam Perkembangan Hukum di Indonesia
“Perkembangan teknologi dan perubahan iklim membutuhkan respons hukum yang adaptif. Sistem peradilan dan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi, seperti pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi,” jelasnya.
Syamsul menggarisbawahi bahwa tantangan perubahan iklim juga memerlukan peran aktif hukum dalam melindungi lingkungan. Regulasi lingkungan yang kuat, kata dia, harus hadir untuk melindungi ekosistem, bukan hanya demi generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan.
Selain itu, dia mengungkapkan pentingnya pendidikan etika hukum dalam kurikulum fakultas hukum dan penegak hukum yang berintegritas merupakan kunci dalam menjaga keadilan. Menurutnya, pendidikan hukum harus fokus pada pembentukan karakter dan etika yang kuat di samping penguasaan teori dan praktik.
















