Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terganjal Anggaran Minim
Berita

Penegakan Hukum Persaingan Usaha Terganjal Anggaran Minim

Risiko dari minimnya anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap menurunnya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit

 

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU, Andi Zubaida Assaf menjelaskan serapan anggaran sudah melebihi 97 persen. Menurutnya, persentase tersebut merupakan tertinggi dibandingkan dengan kementerian dan lembaga negara lainnya. Serapan anggaran sebagian besar dialokasikan pada Belanja Pegawai, Operasional Biro Organisasi dan SDM, Direktorat Persidangan/Kepaniteraan dan Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi.

 

“Penyerapan KPPU sudah optimal 95-97 persen. Penurunan ini kami harus lakukan efesiensi pada operasional. Kami tetap berusaha memperkuat penegakkan hukum serta kajian-kajian . Kami juga  ada tambahan tugas untuk pengawasan kemitraan yang memerlukan anggaran lagi,” jelas Zubaida.

 

Tags:

Berita Terkait