Dari konstruksi tersebut, kedudukan pengakuan bersalah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia harus ditempatkan secara hati-hati. Pengakuan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, bukan pula pengganti kewajiban hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. KUHAP baru tetap mempertahankan logika pembuktian bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus disertai alat bukti yang sah lainnya. Bahkan dalam Pasal 78, hakim baru dapat memberikan putusan sesuai kesepakatan apabila memperoleh keyakinan bahwa pengakuan bersalah dilakukan sesuai syarat dan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Artinya, pengakuan tidak boleh mengakhiri pencarian kebenaran; pengakuan justru harus membuka ruang pengujian yang lebih fokus.
Dalam kerangka itu, pengakuan bersalah harus dipahami sebagai mekanisme yang berimbang. Keseimbangan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa relasi. Terdakwa mengakui kesalahan dan melepaskan hak prosedural tertentu. Terdakwa memperoleh keringanan atau keuntungan prosedural yang jelas. Penuntut umum memperoleh penyederhanaan dalam penyajian pembuktian. Hakim tetap menjaga kesukarelaan, kecukupan dasar faktual, dan legalitas bukti. Pada saat yang sama, pengakuan tidak boleh menggantikan pembuktian atau menutup pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan pengakuan. Inilah titik pentingnya: pengakuan bersalah bukan sekadar mekanisme mempercepat perkara, tetapi desain prosedural untuk menjaga efektivitas persidangan tanpa mengorbankan akurasi putusan.
Karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh dipahami sebagai fasilitas bagi penuntut umum untuk memenangkan perkara yang pembuktiannya lemah. Pengakuan terdakwa tidak boleh digunakan untuk menutupi kekurangan penyidikan, ketidakjelasan konstruksi dakwaan, atau kesulitan menghadirkan saksi. Mekanisme ini untuk menyederhanakan pemeriksaan terhadap kesalahan yang telah mempunyai dasar bukti, bukan untuk menciptakan kesalahan melalui pengakuan. Dalam literatur akademik, Jenia I. Turner menjelaskan bahwa plea bargaining memang sering dipahami sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kualitas keadilan pidana apabila tidak dikendalikan melalui pengawasan yang memadai.
Dengan demikian, pengurangan beban perkara sebaiknya tidak ditempatkan sebagai dasar pembenar utama pengakuan bersalah. Pengurangan jumlah sidang, waktu pemeriksaan, biaya pemanggilan saksi, dan masa penahanan memang dapat menjadi dampak positif. Namun, dasar pembenarnya adalah kebutuhan menyelenggarakan persidangan yang efektif ketika terdakwa secara sukarela mengakui kesalahannya dan pengakuan tersebut sesuai dengan bukti yang telah tersedia. Dalam keadaan demikian, pemeriksaan seluruh saksi secara berulang dan pembuktian yang panjang dapat kehilangan relevansi. Efektivitas persidangan berbeda dengan penyelesaian perkara demi memenuhi target administratif. Ukuran keberhasilan mekanisme ini bukan banyaknya perkara yang dapat diselesaikan, melainkan terjaganya keseimbangan antara efisiensi prosedural, akurasi putusan, dan perlindungan hak terdakwa.
Namun, efektivitas tidak boleh menjadi kata sakti yang mengalahkan keadilan. Kritik utama terhadap plea bargaining dalam banyak literatur adalah risiko koersi. Terdakwa dapat saja mengaku bersalah bukan karena benar-benar bersalah, melainkan karena takut menghadapi ancaman pidana yang lebih berat, tidak memahami konsekuensi hukum, tidak memiliki akses bantuan hukum yang efektif, atau berada dalam tekanan psikologis karena penahanan. Dalam situasi seperti itu, pengakuan bersalah dapat berubah dari ekspresi kehendak bebas menjadi hasil kalkulasi terpaksa. Kritik klasik mengenai hubungan antara tekanan prosedural dan plea bargaining pernah dikemukakan John H. Langbein dalam “Torture and Plea bargaining”.
Tekanan terhadap terdakwa juga dapat muncul melalui konstruksi dakwaan dan ancaman pidana. Penuntut umum tidak boleh mengajukan dakwaan yang lebih berat semata-mata untuk menciptakan daya tawar agar terdakwa menerima pengakuan bersalah. Jika dakwaan disusun bukan berdasarkan kekuatan bukti, tetapi untuk menciptakan tekanan psikologis, maka pengakuan yang dihasilkan menjadi problematik. Mekanisme pengakuan bersalah harus bertumpu pada dakwaan yang proporsional, jelas, dan didukung bukti yang sah. Di sinilah etika penuntutan menjadi penting. Pengakuan bersalah hanya sah secara moral dan hukum apabila pilihan terdakwa lahir dari pemahaman bebas, bukan dari ancaman dakwaan yang dirancang untuk memaksa kompromi.
Risiko lainnya adalah reduksi kebenaran materiil menjadi kebenaran administratif. Apabila hakim hanya memeriksa ada atau tidaknya berita acara, tanda tangan, atau perjanjian tertulis, maka pengakuan bersalah dapat menjadi formalitas yang berbahaya. Kebenaran materiil tidak dapat disubstitusi oleh kelengkapan dokumen. Hakim harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah terdakwa memahami dakwaan? Apakah ia mengetahui hak yang dilepaskan? Apakah ia sadar bahwa pengakuan dapat berdampak pada pidana yang dijatuhkan? Apakah pengakuan tersebut konsisten dengan bukti lain? Apakah terdapat indikasi tekanan, janji berlebihan, penyiksaan, atau ketimpangan posisi antara terdakwa dan aparat?
