Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) guna memperkuat pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini dianggap masih rentan.
“Upaya pembahasan RUU MHA sudah berlangsung 16 tahun, tetapi hingga kini belum juga lahir undang-undang,” kata Lestari dalam keterangan yang diterima, Senin (16/3/2026).
Perempuan biasa disapa Rerie itu, penundaan pembahasan RUU MHA tidak lagi memiliki alasan kuat, mengingat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat terus terjadi. Berbagai data menunjukkan adanya kehilangan wilayah adat, kriminalisasi warga adat, hingga penguasaan lahan oleh korporasi yang berdampak langsung terhadap kehidupan komunitas adat.
“Data menunjukkan 11,7 hektar wilayah adat hilang, 162 warga adat dikriminalisasi, dan jutaan hektar lainnya dikuasai korporasi. Ini bukan sekadar angka, ini darurat kemanusiaan,” tegasnya.
Baca juga:
- Ini 11 Substansi Penting RUU Masyarakat Hukum Adat
- Perlindungan Hukum Masyarakat Adat dalam Akses Layanan Kesehatan
Selain menghadapi tekanan terhadap wilayah dan sumber daya alam, masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Rerie berpendapat, komunitas adat selama ini menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendukung ketahanan pangan. Pola hidup masyarakat adat yang menjaga keseimbangan alam menunjukkan keberadaan mereka justru berkontribusi besar terhadap upaya konservasi.
“Mereka menjaga hutan, menyediakan pangan tanpa merusak alam, tetapi kerap dikriminalisasi dan dirampas tanah leluhurnya. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan,” ucap Rerie.
















