Politisi Partai Nasional Demokrat itu berharap masuknya RUU MHA dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 dapat diikuti dengan pembahasan yang lebih serius dan terarah. Regulasi tersebut harus mampu menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.
Terpisah, Kementerian Hak Asasi Manusia telah menyerahkan draf RUU Masyarakat Adat kepada DPR sebagai bahan masukan dalam pembahasan. Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan keberadaan masyarakat adat perlu dihargai dan diakui secara jelas oleh negara agar berbagai nilai budaya, tradisi, serta sistem sosial yang mereka miliki dapat terlindungi.
“Perlu ada penjelasan merangkum bahwa undang-undang itu mengatur tentang satu adalah hukum masyarakat hukum adat, yang kedua adalah masyarakat tradisional,” kata Pigai sebagaimana dilansir Antara.
Selain mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat, draf tersebut juga mengusulkan pengaturan berbagai hak yang melekat pada masyarakat adat. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan berorganisasi, hak atas tanah dan sumber daya alam, hingga mekanisme penyelesaian konflik yang melibatkan lembaga masyarakat adat serta pembentukan Komisi Nasional Masyarakat Adat sebagai wadah menangani persoalan di tingkat nasional.
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) itu menilai pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat adat dapat memiliki ruang untuk menentukan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka sendiri.
“Oleh karena itu, di dalam semangat Undang-Undang tadi kami sepakat dignity-nya dihormati maka di situ pengambilan eksistensi mereka dihargai,” pungkas Pigai.
















