Uang yang diberikan melalui Tahta Maharaya itu dibagi dalam dua tahap. Pertama pada 18 Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar dan kedua pada 14 Maret 2018 dengan jumlah yang sama yaitu Rp2 miliar. Baca Juga: Dakwaa Johanes Kotjo Ungkap Peran Setya Novanto dan Sofyan Basir
Rp2 miliar untuk Munaslub
Pada 27 Agustus 2018 lalu usai menjalani pemeriksaan di KPK Eni mengakui adanya aliran uang ke Munaslub Golkar sebesar Rp2 miliar. Uang itu kemudian diketahui berasal dari Johanes Kotjo demi mendapatkan proyek PLTU Riau-1. "Memang ada duit yang Rp2 miliar saya terima sebagian, saya ini kan untuk Munaslub," kata Eni usai pemeriksaan ketika itu.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ada uang yang sudah dikembalikan oleh pengurus Partai Golkar dengan nilai Rp700 juta. "Kami konfirmasi memang benar ada pengembalian uang tersebut, pengembaliannya bukan dilakukan pada hari ini, tetapi dua hari yang lalu," ujar Febri di gedung KPK belum lama ini.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum terkait pengembalian uang ini. "Terkait pengembalian uang karena itu sudah kembali sepenuhnya kita serahkan proses yang sedang berjalan," kata Airlangga d Kantor DPP Partai Golkar, Rabu (26/9).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menambahkan pihaknya mempunyai aturan organisasi mengenai mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Dan sejauh ini panitia munaslub baik itu Ketua Steering Committe (Ibnu Munzir), Organizing Committe (Agus Gumiwang) ataupun Ketua Panitia Nurdin Halid menyatakan tidak mendapat laporan dari Eni mengenai uang tersebut.
"Kami tidak ingin membantah apa yang disampaikan Ibu Eni, tapi yang jelas Partai Golkar mengatakan tidak ada yang mengalir ke rekening resmi Partai Golkar. Dan temen-temen OC dan SC membuat laporan soal itu," tutur Ace.
Yang menarik dari pernyataan Ace ini yaitu apabila tidak ada uang yang mengalir secara resmi, mengapa ada kader yang kembalikan Rp700 juta? "Justru karena dinilai bersumber dari keuangan yang tidak sah, harus dikembalikan karena itu kaitannya bukan dengan partai, kaitannya dengan kegiatan. Kalau misalnya tahu dana dari project bermasalah tentu kita tidak akan terima," dalihnya.
Aliran uang diduga mengalir ke Partai Golkar untuk Munaslub diketahui sebesar Rp2 miliar. Sedangkan kader Golkar baru mengembalikan Rp700 juta, lalu bagaimana sisanya? "Nanti biar diserahkan ke KPK saja. Intinya kita belum ada sesuatu yang harus diklarifikasi dari KPK terkait itu semua, oleh karena itu kita serahkan saja semua kepada KPK," katanya.