Adapun tim dari Guru Besar IPB Euis Sunarti mengajukan "judicial review" untuk mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284, 285, dan 292 terkait zina di Mahkamah Konstitusi. Sampai Selasa (30/8), sidang sudah dilaksanakan sebanyak tujuh kali dan selanjutnya masih akan mendengarkan pendapat dari beberapa lembaga terkait.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menilai perubahan terhadap pasal perselingkuhan yaitu pasal 284 KUHP rawan menimbulkan kriminalisasi.Hal ini disampaikan Ketua Komnas Perempuan Azriana dalam paparan di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, kemarin, menanggapi adanya usaha peninjauan kembali ("judicial review") pasal tersebut oleh pihak yang dikomandani Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti di Mahkamah Konstitusi (MK)."Kriminalisasi bisa menyasar kepada orang-orang yang perkawinannya tidak diakui oleh negara," kata Azriana. Beberapa pihak yang rentan terkena tindakan pidana itu adalah suami istri penganut agama leluhur yang pernikahannya sulit diakui sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, dia melanjutkan, perubahan pasal 284 juga berisiko negatif untuk suami istri yang tidak diberikan surat pernikahan sah oleh pemuka agama yang menikahkan, yang bisa saja karena situasi konflik bersenjata mengakibatkan layanan publik lumpuh.Kemudian, kriminalisasi pun berpotensi menyasar pada pernikahan poligami yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan."Kami melihat, kalau MK mengabulkan peninjauan itu, kelompok yang rentan akan mudah dikriminalkan," ujar Azriana. (Baca juga: Beginilah Riwayat Pasal Homoseksual yang Kini Diributkan)Info Hukum