Komisi I DPR RI sepakat untuk memberhentikan Jenderal TNI Andika Perkasa dan mengangkat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Kesepakaan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Jum’at (02/12/2022) kemarin.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid dalam RDPU itu menyebut pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI itu dihasilkan melalui proses musyawarah tanpa ada pemungutan suara. Politisi partai Golkar itu berharap Panglima TNI yang baru bisa mengemban amanah ke depan
Komisi I DPR RI menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. Hal itu diputuskan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dilakukan secara internal dalam rangka Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) Calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.
Anggota Komisi I DPR dari fraksi PPP, Arwani Thomafi, mendorong Panglima TNI Yudo Margono untuk meningkatkan profesionalisme TNI sebagai pelindung rakyat. Apalagi masa jabatan yang diemban nanti tergolong singkat dengan banyak tanggung jawab.
"Ada banyak hal yang memang harus menjadi perhatian bagi TNI. Salah satunya bagaimana memprioritaskan di masa yang tidak cukup panjang ini beberapa prioritas, terobosan dari Panglima (baru) untuk memberikan satu porsi bagaimana membuat TNI ini lebih mampu meningkatkan profesionalisme, lebih mampu meningkatkan posisi dari TNI untuk betul-betul menjadi pelindung rakyat," papar Arwani sebagaimana dikutip laman dpr.go.id, Jum’at (02/12/2022) kemarin.
Baca Juga:
- KontraS: 8 Pekerjaan Rumah Ini Perlu Dituntaskan Panglima TNI Baru
- Pergantian Panglima TNI Momentum Terakhir Presiden Buktikan Komitmen Reformasi TNI
Arwani menekankan agar TNI mampu berdiri di posisi yang tepat saat dihelatnya pesta demokrasi (Pemilu 2024). Dia menjelaskan profesionalisme prajurit dan netralitas TNI dalam Pemilu harus benar-benar dijaga. Menurutnya, TNI harus berada di belakang rakyat. Dia meminta agar Panglima TNI yang baru harus berkaca pada momentum-momentum politik pemilu-pemilu sebelumnya terkait bagaimana menjaga netralitas TNI.