Polemik Pelarangan Berhijab, dari Paskibraka Hingga Karyawan Perusahaan
Terbaru

Polemik Pelarangan Berhijab, dari Paskibraka Hingga Karyawan Perusahaan

Masih banyak larangan berhijab di berbagai kesempatan maupun karier bagi perempuan.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Sesi Instagram Live Hukumonline, Jumat (16/8/2024). Foto: WIL
Sesi Instagram Live Hukumonline, Jumat (16/8/2024). Foto: WIL

Beberapa hari jelang peringatan hari kemerdekaan pada 17 Agustus yang jatuh pada hari ini ramai diperbincangkan terkait dugaan larangan berhijab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024. Dugaan ini mencuat setelah beredar foto Paskibraka putri tak satu pun yang mengenakan jilbab dalam sesi pengukuhan yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Selasa (13/8/2024). .

Sontak, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi sasaran kritik atau cibiran dari berbagai elemen masyarakat karena pembinaan Paskibraka telah berada di bawah tanggung jawab BPIP mulai tahun 2024. Bahkan, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Dhahana Putra turut bersuara menyebarkan siaran pers mengkritik dugaan larangan mengenakan jilbab bagi anggota Paskibraka itu. Ia meyakini bahwa pengenaan jilbab oleh Paskibraka Putri dalam upacara pengibaran bendera tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Baca Juga:

Polemik Pernyataan Anggota Perlemen tentang Komite Khusus Syariah Malaysia Harus Ada Non-Muslim

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Namun, beberapa hari kemudian, Kepala BPIP Yudian Wahyudi telah meminta maaf atas kebijakannya yang mengundang polemik atau kegaduhan di masyarakat itu. Di luar polemik itu, nyatanya masih banyak ditemukan larangan berhijab di berbagai kesempatan ataupun berkarier bagi perempuan.

“Dari polemik ini, Dirjen HAM sampai mengkritik tajam dan kelompok perwakilan masyarakat di Solo ada yang menggugat hingga ke Pengadilan Negeri Solo,” ujar Editor News Hukumonline Agus Sahbani dalam Instagram Live Hukumonline, Jum'at (16/8/2024).

Ia menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh BPIP adalah kekeliruan besar meskipun berlindung pada Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang memang tidak secara eksplisit menyebut pelarangan menggunakan hijab. “Dengan alasan demi keseragaman, tetapi akhirnya menuai polemik, sehingga di situ ada indikasi pelanggaran HAM,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan BPIP tersebut melanggar nilai Pancasila soal keragaman dalam hal beragama dan UUD Tahun 1945 terkait jaminan kebebasan atau hak memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai agamanya masing-masing sesuai bunyi Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945. "Ini berlaku untuk semua agama yang diakui di Indonesia, yang jumlahnya ada 6 agama," kata Agus.    

Pasal 28E ayat (1) UUD Tahun 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,...". Sedangkan Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info