“Tak ada gading yang tak retak untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat,” katanya.
Peringatan hari jadi Polri ke-77 itu pun mendapat perhatian kalangan masyarakat sipil. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, mengatakan dalam peringatan tersebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan komitmennya untuk membenahi Polri. Bahkan berjanji untuk menindak tegas pelanggaran dan penyimpangan di institusi Polri.
Menurut Isnur pidato Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit menunjukkan komitmen dan visi yang jelas untuk mereformasi Polri baik secara struktural, kultural dan instrumental. Presiden mengingatkan anggota Polri untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Tapi, masalah terbesar Polri hari ini adalah Polri memiliki kewenangan yang besar dan luas, namun minim pengawasan.
“Tidak ada lembaga pengawas baik internal maupun eksternal yang efektif termasuk dalam sistem peradilan pidana yang mengawasi kewenangan besar Polri. Akibatnya Polri rentan melakukan abuse of power seperti yang selama ini terjadi,” ujarnya dikonfirmasi, Senin (03/07/2023).
Isnur menyebut Presiden Jokowi seharusnya menunjukkan komitmen untuk mereformasi Polri, tapi lebih memilih untuk menyinggung perihal citra Polri dan kepercayaan masyarakat. Padahal, citra tanpa perbaikan nyata hanya omong kosong yang tidak akan mampu mengatasi akar masalah kepolisian yang berujung pada masalah demi masalah lainnya yang terus terjadi. Terlebih, hari ini ketidakpercayaan masyarakat terhadap beragam masalah penyalahgunaan wewenang di institusi Polri tidak lagi bisa diatasi hanya dengan pencitraan dan janji-janji kosong.
Isnur berpendapat perayaan hari Bhayangkara ke-77 hanya sekedar seremonial tahunan, seprti tahun- tahun sebelumnya. Kegiatan seremonial itu tidak memiliki dampak apapun terhadap masyarakat. Sebab, tidak ada komitmen serius yang ditunjukkan Presiden dan Kapolri untuk melanjutkan reformasi Polri yang mengalami kemunduran. Hal itu bisa dilihat dari berbagai catatan buruk berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil terkait perilaku Polri.
“Komnas HAM dan Ombudsman menempatkan Polri sebagai lembaga yang paling banyak diadukan ke lembaga tersebut,” imbuhnya.