“Indonesia sudah lumayan karena BPJS akan beroperasi. Itu penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi” tutur Sharan.
Pada kesempatan yang sama Presiden KSPI, Said Ikbal, menuturkan salah satu hal terpenting yang didorong serikat pekerja dalam forum APEC nanti adalah pelaksanaan BPJS. Sebagaimana Sharan, Ikbal menyebut BPJS sebagai jaring pengaman ketika sebuah negara tertimpa krisis ekonomi. Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden SBY, Ikbal telah menyampaikan masalah pekerjaan yang kurang layak.
Misalnya, praktik outsourcing yang menyalahi UU Ketenagakerjaan. Dari penjelasannya itu, Ikbal menyebut Presiden SBY tidak menutup mata atas persoalan tersebut. Bahkan Presiden SBY mengakui banyak praktik outsourcing di BUMN. “Presiden SBY berjanji akan menuntaskan,” urainya.
Dari berbagai janji dan penuturan yang disampaikan Presiden SBY pada pertemuan itu Ikbal menilai ada itikad baik untuk menuntaskan persoalan ketenagakerjaan dan pembangunan perekonomian yang berlandaskan kesetaraan serta keadilan. Tapi masalahnya, apakah para menteri selaku pembantu Presiden dapat mengimplementasikan itikad baik itu dengan benar. Dari pernyataan yang dilontarkan beberapa menteri, salah satunya menteri Perindustrian, Ikbal khawatir niat Presiden SBY itu terhambat untuk direalisasikan. Pasalnya, ada pernyataan bahwa upah minimum pekerja untuk tahun ini kenaikannya tidak boleh lebih dari 20 persen.
Padahal, untuk menentukan besaran upah minimum, ada sederet prosedur yang wajib dilalui. Seperti survey harga pasar dan dialog tripartit di tingkat daerah. Kecemasan serupa juga menyangkut pelaksanaan BPJS Kesehatan tahun depan. Pasalnya, Ikbal menilai Kemenkes dan Kemenkeu tidak siap untuk melaksanakan secara konsisten amanat UU SJSN dan BPJS. Sebab, sampai hari ini, dua kementerian itu dirasa belum mau menyelenggarakan jaminan sosial agar mencakup seluruh rakyat Indonesia.