Sebelumnya pemerintah mengambil langkah untuk mengalihkan subsidi BBM lewat tiga skema bantalan sosial.
Pertama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia, kurs, dan peningkatan volume konsumsi BBM subsidi akan memberikan konsekuensi kepada APBN. Jika harga yang beredar di masyarakat khusus untuk energi tidak berubah, maka akan ada kenaikan terhadap anggaran subsidi energi yang mencapai Rp698 triliun.
Atas dasar situasi tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan haraga BBM bersubsidi di dalam negeri. Guna menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan BBM bersubsidi, pemerinntah pun mengeluarkan bansos tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun. BLT akan dibayarkan oleh Menteri Sosial (Mensos) sebanyak Rp150 ribu untuk empat bulan dan akan disalurkan sebanyak dua kali masing-masing Rp300 ribu. Skema pencairan akan dilakukan lewat kantor POS.
Kedua, memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600 ribu, dengan total anggaran Rp9,6 triliun. “Ini juga nanti Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan juknis sehingga bisa langsung dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Ketiga, subsidi transportasi dan angkutan umum. Dalam konteks ini subsidi diberikan oleh pemerintah daerah untuk melindungi daya beli masyarakat, dan aturannya juga akan diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).