Pada sisi yang lain, Alvin menilai perhelatan G20 dapat menjadi momentum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi dalam konteks perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mempercepat pemulihan ekonomi global secara inklusif dan adil.
Oleh karena itu secara khusus masyarakat sipil yang tergabung dalam anti-corruption Working Group (ACWG) telah merumuskan dan mengusung lima isu prioritas dalam upaya memerangi korupsi yakni Anti-money Laundering (AML) and Asset Recovery, Beneficial Ownership Transparency, Countering Corruption in The Energy Transition, Open Contracting, Transparency and Integrity of Corporations. Usulan tersebut telah menjadi bagian dari Policy Pack masyarakat sipil yang tergabung dalam working group Civil 20 (C-20) dan telah diserahkan kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sekaligus Ketua Sherpa Track G20 Indonesia, Airlangga Hartarto (6/10).
Regional Advisor TI, Ilham Mohammed mengatakan momentum presidensi G20 menjadi kesempatan bagi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pemerintah. TI berharap pemangku kepentingan di G20 mampu melaksanakan rekomendasi yang telah disusun masyarakat sipil melalui kertas kebijakan dan telah disampaikan dalam pergelaran C-20 Summit yang lalu.
"Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 17 G20 di Bali pada 15–16 November 2022 mendatang diharapkan rekomendasi masyarakat sipil dapat menjadi referensi bagi semua negara dalam merumuskan kebijakan agar pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat dicapai secara lebih efektif," papar Ilham.