Prinsip Sapta Karsa Hutama dalam Amar Putusan MKMK atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK
Terbaru

Prinsip Sapta Karsa Hutama dalam Amar Putusan MKMK atas Pelanggaran Kode Etik Ketua MK

Kehadiran prinsip Sapta Karsa Hutama dan mekanisme penegakannya di MK harus ditegakkan secara konsisten di lembaga peradilan.

Oleh:
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama oleh MKMK terkait putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres. Foto: RES
Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama oleh MKMK terkait putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres. Foto: RES

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Hutama oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait putusan perkara No. 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres dan cawapres.

Prinsip Sapta Karsa Hutama adalah kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yang meliputi prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan.

Kode etik pedoman perilaku hakim tertuang dalam Peraturan MK RI No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian, berdasarkan pada beberapa prinsip termasuk salah satunya prinsip yang digali dari budaya Indonesia, lahirlah Sapta Karsa Hutama.

Baca juga:

Prinsip Sapta Karsa Hutama tersebut diartikan sebagai berikut:

  1. Prinsip ketidakberpihakan, yaitu prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan meliputi sikap netral dan memiliki keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.
  2. Prinsip integritas, yaitu sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap Hakim Konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya yang meliputi jujur, setia, dan tulis serta menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas dan lain sebagainya.
  3. Prinsip kecakapan dan keseksamaan yang tercermin dalam kemampuan profesional Hakim Konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan bersungguh-sungguh.
  4. Prinsip kesetaraan, yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin dan alasan diskriminasi lainnya.
  5. Prinsip independensi, yaitu Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar.
  6. Prinsip kepantasan dan kesopanan, yaitu prinsip yang tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan baik. Kemudian, kesopanan harus terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi baik dalam tutur kata, bertindak bekerja, dan bertingkah laku.

Prinsip Sapta Karsa Hutama merupakan komposisi jika seorang hakim melanggar kode etik, maka ia tidak dapat menghindar lagi. Prinsip Sapta Karsa Hutama lahir pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie.

Prinsip Sapta Karsa Hutama dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008. Kemudian kode etik Hakim Konstitusi yang saat ini berlaku mengadopsi dari ketentuan The Bengalore Principles of Judicial Conduct 2002 yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka memastikan Prinsip Sapta Karsa Hutama dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk perangkat yang bersifat tetap atau permanen dalam hal ini adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diposisikan sebagai pelengkap keberadaan MKMK yang bersifat sementara sebagaimana telah diatur dalam UU MK.

Tags:

Berita Terkait