Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengusulkan adanya batasan usia advokat dalam revisi Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Usulan ini muncul karena UU 18/2023 hanya mengatur usia minimal yang dipandang menimbulkan kekhawatiran potensi konflik.
Menurutnya, kondisi saat ini dinilai tidak masuk akal karena tidak ada batasan usia bagi seorang advokat untuk terus berpraktik. Berbeda dengan profesi hukum lain, UU 18/2003 hanya mensyaratkan usia minimal 25 tahun. Selama memenuhi syarat dan kode etik, advokat dapat berpraktik tanpa batas usia.
"Nah ini saya kira harus diperbaiki apa dalam usia? Untuk jadi advokat usia maksimum maksudnya. Bukan usia minimum. Bukan apa-apa kan memang tidak tidak masuk di akal itu,” ujarnya dikutip dari laman Antara, Minggu (30/11/2025).
Baca Juga:
- Advokat Bukan Lagi Penonton Pasif dalam KUHAP Baru
- KUHAP Baru: Terobosan Besar, Tantangan Baru bagi Advokat
- KUHAP Baru Beri Kewenangan Advokat Dampingi Klien Sejak Awal Pemeriksaan
- Membedah 11 Hak Advokat di KUHAP Baru, dari Nasihat Hukum hingga Meminta Salinan BAP Klien
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena mantan pejabat tinggi hukum yang beralih profesi menjadi advokat.
Prof Eddy begitu biasa disapa menjelaskan, profesi hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi memiliki batasan usia pensiun. Namun advokat tidak memiliki batasan serupa, memungkinkan dapat berpraktik seumur hidup selama memenuhi syarat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan masalah etika di kemudian hari.
Terpisah, Founding Partner Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Ahmad Fikri Assegaf, punya pandangan berbeda. Menurutnya, usulan pengaturan usia pensiun advokat tidak memiliki preseden yang jelas dalam praktik global.
















