Aparat harus terdepan dalam memberantas pungli. Praktik pungli yang dilakukan aparat perlu dibenahi lebih dulu. “Upaya penegakkan hukum (memberantas pungli) diarahkan ke aparat dulu,” ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan pungli bukan persoalan sepele seperti yang dibayangkan. Pungli harus dicermati secara rinci dari hulu sampai hilir. Setelah itu dicari cara bagaimana penyelesaiannya. Misalnya, di sektor logistik pengiriman barang. Pegguna jasa menginginkan barang yang dikirim aman dan sampai tujuan dengan cepat. Jika pungli di sektor itu berhasil diberantas tapi kondisi jalan raya sering macet, tetap saja dampaknya merugikan masyarakat.
Oleh karenanya Zainal berpendapat masalah pungli harus dibenahi menyeluruh. Bukan saja menyasar aparat tapi juga mental masyarakat. Misalnya, mengangkut barang melebihi kapasitas angkut sehingga kendaraan kelebihan muatan. Untuk lolos dari aparat, mereka menyiapkan uang sogokan. “Dalam memberantas pungli tidak bisa fokus pada satu hal saja, misalnya aparat. Semua hal yang terkait perlu dicermati menyeluruh, kemudian dicari bagaimana membenahinya,” ujarnya.
Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2015 yang diluncurkan Transparency International menempatkan Indonesia di urutan 88 dari 168 negara. Indonesia mendapat skor 36 dari total nilai 100. Semakin tinggi skor, persepsi bersih dari korupsi makin baik. Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan rendahnya IPK Indonesia itu paling banyak dipengaruhi oleh maraknya praktik pungli atau disebut korupsi kecil.KPK punya keterbatasan untuk memberantas pungli. Oleh karenanya Laode mengatakan butuh dukungan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Presiden Jokowi mendukung penuh target KPK untuk memperbaiki IPK. Komitmen itu disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada seluruh komisioner KPK. Guna memberantas pungli, KPK dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian sudah menjalin kerjasama. KPK-Polri merumuskan operasi bersama berantas pungli. Peran aparat kepolisian dalam memberantas pungli sangat diperlukan karena praktik buruk itu terjadi di seluruh daerah.