Di Indonesia, konflik pertanahan merupakan persoalan kronis yang tak kunjung terselesaikan. Sepanjang tahun 2024 saja, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa isu pertanahan menjadi persoalan yang paling banyak dikonsultasikan dengan 121 laporan terkait dugaan pelanggaran HAM di sektor ini. Gambaran tersebut selaras dengan temuan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang mendokumentasikan 295 konflik pertanahan dalam periode yang sama dengan dampak serius berupa kekerasan dan kriminalisasi terhadap sedikitnya 556 orang. Data ini menunjukkan bahwa konflik agraria tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah mewujud sebagai krisis struktural dalam tata kelola pertanahan nasional.
Tingginya angka konflik agraria tersebut menghadirkan ironi di negara yang secara historis mendaku diri sebagai negara agraris. Dalam kondisi ini, kita mafhum betul bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup dan penghidupannya di sektor agraria. Ketika konflik agraria yang menyeruak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya sekadar kepemilikan tanah sebagai aset ekonomi, tetapi juga keberlangsungan hidup sosial dan ekologis dari masyarakat yang bergantung pada tanah. Kehilangan tanah bagi rakyat agraris berarti hilangnya sumber penghidupan, tercerabutnya identitas sosial, hingga pada meningkatnya kerentanan ekonomi. Inilah potret suram yang dihadapi oleh rakyat di negara agraris.
Reforma Agraria sebagai Cahaya Penerang
Konflik agraria yang kian meluas di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari struktur penguasaan lahan yang timpang, suatu kondisi yang justru semakin menguat seiring dengan intensifikasi pembangunan nasional. Data Sensus Pertanian 2023 menunjukkan bahwa dari 27.802.434 petani pengguna lahan, sebanyak 17.251.432 diantaranya merupakan petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas petani di Indonesia berada dalam posisi penguasaan lahan yang sangat terbatas, sementara pada saat yang sama terdapat aktor-aktor tertentu yang menguasai tanah dalam skala ratusan hingga ribuan hektar. Ketimpangan tersebut bukanlah fenomena yang lahir secara alamiah, melainkan hasil dari proses historis yang panjang, di mana kebijakan agraria sejak masa kolonial secara sistematis memfasilitasi konsentrasi penguasaan tanah pada segelintir kelompok.
Dalam situasi ketika rakyat semakin kehilangan akses terhadap tanah dan sumber-sumber agraria, konflik menjadi respons sosial yang hampir tak terelakkan. Hal ini menegaskan bahwa konflik agraria tidak dapat dipahami sebagai insiden yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi logis dari struktur penguasaan lahan yang tidak adil dan eksklusif. Menjadi penting kemudian untuk ditekankan bahwa konflik agraria semestinya tidak direduksi semata-mata sebagai persoalan administratif atau sengketa yuridis, melainkan harus dibaca secara struktural sebagai manifestasi dari ketimpangan agraria yang mengakar dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Di tengah lorong keadaan kahar tersebut, Indonesia sejatinya telah dibekali cahaya penerang untuk berjalan keluar dari kekaharan. Cahaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam riwayat pembentukannya, UUPA secara tegas dimaksudkan untuk merombak struktur agraria yang timpang warisan kolonial. Reforma agraria menempati posisi sentral dalam tujuan tersebut. Melalui undang-undang ini, negara diberi mandat untuk menata penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah secara adil dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA melalui konsep Hak Menguasai Negara, yang menempatkan negara bukan sebagai pemilik absolut atas tanah, melainkan sebagai pengatur dan penjamin agar pemanfaatan tanah diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam kerangka ini, Hak Menguasai Negara berfungsi sebagai instrumen untuk menata ulang relasi agraria yang timpang dan mencegah lahirnya konflik akibat penguasaan tanah yang tidak adil.
Secara lebih spesifik, prinsip tersebut kemudian diterjemahkan secara operasional dalam berbagai ketentuan yang secara eksplisit menolak konsentrasi penguasaan tanah. UUPA secara eksplisit melarang penguasaan tanah yang melampaui batas kewajaran. Larangan ini tercermin dalam Pasal 7 UUPA, yang menegaskan bahwa penguasaan tanah secara berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum. Lebih lanjut, Pasal 11 juncto Pasal 13 UUPA mengatur hubungan hukum antara tanah dan subjek hukum sedemikian rupa agar tidak memungkinkan penguasaan yang berujung pada penghisapan atas kehidupan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan keberpihakan hukum agraria nasional terhadap kelompok yang rentan (i.e., petani gurem dan tuna wisma) dan terpinggirkan, sekaligus menjadi instrumen korektif terhadap ketimpangan dalam struktur agraria di Indonesia.
Bangunan hukum yang dirumuskan dalam UUPA tersebut menempatkan reforma agraria sebagai sarana utama bagi negara untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah yang bersifat struktural. Reforma agraria tidak dirancang sebagai kebijakan teknokratis, tetapi sebagai proyek keadilan sosial yang secara sadar diarahkan untuk membongkar konsentrasi penguasaan lahan dan memulihkan akses rakyat terhadap tanah. Pemaknaan ini menegaskan bahwa reforma agraria tidak berhenti pada penataan administrasi pertanahan, tetapi menyentuh sumber material konflik agraria. Ketimpangan penguasaan lahan yang menempatkan sebagian besar petani dalam posisi gurem dan rentan selama ini menjadi basis utama ketegangan sosial di wilayah-wilayah agraris.
