Selama tiga tahun sejak disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), perdebatan pengaturannya senantiasa berada di wilayah yang relatif abstrak hingga disahkannya UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (UU Penyesuaian Pidana) pada 2 Januari 2026. Aparat penegak hukum kini harus memutuskan ketentuan norma atau pasal mana yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Korupsi sebagai extra ordinary crime tidak hanya berdampak pada aspek kerugian keuangan negara, melainkan juga pada tatanan good governance, pembangunan nasional, kepercayaan publik (public trust) dan terganggunya pemenuhan hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Destruksi yang kompleks inilah yang selama ini menjadi landasan kebijakan mengapa korupsi perlu ditegakkan melalui rezim hukum khusus, dengan kompleksitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, hubungan pejabat dengan kepentingan pribadi, dan penyamaran hasil tindak pidana. Hukum pidana korupsi menitikberatkan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di ruang persidangan. Perangkat yang dibutuhkan oleh hukum pidana korupsi kita bukan sekadar relokasi pasal dari satu undang-undang ke undang-undang lain, melainkan rekonstruksi: penataan ulang yang memastikan sistemnya tetap utuh, pasti, dan tajam berkeadilan.
Kodifikasi Tidak Berhenti pada Relokasi Pengaturan
Kodifikasi menyatukan norma pidana yang tersebar ke dalam satu sistem dan memberi kerangka yang lebih tertata antara ketentuan umum dan rumusan delik. Namun kodifikasi yang baik menuntut lebih dari itu: konsistensi antara rumusan tindak pidana, unsur kesalahan, bentuk pertanggungjawaban, jenis pidana, dan kebijakan penegakannya. Tanpa itu, penyatuan norma justru melahirkan pertanyaan tentang ketentuan mana yang harus diterapkan. Di satu sisi, kodifikasi dapat meningkatkan sistematika dan konsistensi hukum pidana nasional. Di sisi lain, pemindahan norma berisiko menimbulkan masalah bila tidak disertai penyesuaian memadai terhadap rumusan delik, ancaman pidana, ketentuan khusus pembuktian, pertanggungjawaban korporasi, perampasan hasil kejahatan, dan pemulihan kerugian negara. Pertanyaan mendasarnya: apakah yang hukum pidana korupsi kita miliki sudah merupakan sistem yang harmonis, atau masih memerlukan rekonstruksi untuk mencegah tumpang tindih dan ketidakpastian?
Ketentuan Pasal 622 KUHP Nasional menjadi kunci karena mengatur pencabutan atau penyesuaian sejumlah ketentuan dalam undang-undang lain, termasuk ketentuan tertentu dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Artinya, menganalisis hukum pidana korupsi tidak cukup dengan membuka UU Tipikor dan membaca nomor pasalnya. Kita harus melihat rumusan hasil kodifikasi sekaligus status keberlakuan setiap ketentuan setelah keberlakuan UU Penyesuaian Pidana. Setidaknya ada tiga konsekuensi. Pertama, perlu peta norma yang menunjukkan mana yang dicabut, dipindahkan, atau tetap berlaku, supaya tidak ada yang menerapkan norma yang telah berubah status. Kedua, perlu harmonisasi ancaman pidana dan pedoman pemidanaan, supaya perbedaan rumusan sanksi tidak berujung pada disparitas. Ketiga, perlu penegasan hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sebab pemberantasan korupsi juga menyangkut pembuktian, kewenangan lembaga, perampasan aset, uang pengganti, dan pemulihan kerugian negara.
Lima Medan yang Rawan
KUHP Nasional adalah kodifikasi hukum pidana umum, sedangkan UU Tipikor dibentuk khusus untuk menjawab karakter korupsi. Membandingkan keduanya memperlihatkan lima medan yang rawan jika penataan tidak cermat. Pertama, struktur delik. Kodifikasi memberi sistematika, tetapi norma yang dipindahkan tetap harus terhubung jelas dengan ketentuan khusus yang dipertahankan. Kedua, rumusan delik. UU Tipikor mengatur beragam perbuatan, mulai dari yang merugikan keuangan negara, suap, penerimaan oleh pejabat, pemerasan dalam jabatan, hingga gratifikasi. Pemindahan rumusan tidak boleh menghilangkan unsur esensial, mengubah batas kriminalisasi secara tidak sengaja atau membuka ruang tafsir yang berlebihan. Ketiga, ancaman pidana. Proporsionalitas tidak berarti setiap koruptor dijatuhi pidana maksimum. Hakim perlu menimbang tingkat kesalahan, peran pelaku, besarnya keuntungan, dampak perbuatan, dan pengembalian hasil tindak pidana. Tetapi pengembalian kerugian negara tidak boleh otomatis dianggap menghapus pertanggungjawaban pidana ketika undang-undang menentukan sebaliknya.
Keempat, pembuktian dan pertanggungjawaban korporasi. Penyimpangan dari prinsip pembuktian umum membutuhkan dasar undang-undang yang jelas dan tidak boleh diperluas lewat analogi yang merugikan terdakwa. Sementara itu, korporasi tidak boleh berlindung di balik rumitnya struktur organisasi, tanpa mengabaikan prinsip kesalahan. Dan Kelima, pemulihan aset. Menghukum pelaku tidak selalu memulihkan kerugian. Uang pengganti dan perampasan barang tertentu harus memiliki dasar hukum, prosedur, cara perhitungan, dan pelaksanaan yang jelas setelah kodifikasi. Rekonstruksi yang hanya sibuk menyesuaikan lama pidana penjara tanpa menyentuh pemulihan aset akan menghasilkan kebijakan yang timpang.
Kelima medan ini saling terkait secara sistemik. Perubahan kecil pada rumusan delik dapat menggeser beban pembuktian, mengubah ancaman pidana yang relevan, dan pada akhirnya memengaruhi seberapa besar aset yang dapat dikejar. Karena itu, penataan tidak bisa dikerjakan sepotong-sepotong oleh instansi yang berbeda tanpa kerangka bersama yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
