Republik Wangsit
OPINI

Republik Wangsit

Republik ini kehilangan watak konstitusionalnya ketika wangsit menggantikan nalar sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan. Konstitusi mungkin tetap ada, lembaga-lembaga negara mungkin tetap berdiri dan bekerja, tetapi ruh yang menghidupinya telah memudar. Karena itu, nalar konstitusi harus tetap menjadi penuntun dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan.

•Bacaan 5 Menit
FL
Penulis Opini

Pemikiran Hannah Arendt membantu menjelaskan mengapa gejala itu dapat terjadi. Bertolak dari pemikirannya, salah satu akar malapetaka politik dapat muncul ketika manusia berhenti berpikir secara reflektif. Dalam The Life of the Mind (1977-1978), Arendt menggambarkan berpikir sebagai dialog sunyi dengan diri sendiri. Melalui dialog itulah seseorang menguji alasan, menimbang konsekuensi, dan mempertanyakan kembali keyakinannya sendiri.

Masalah muncul ketika dialog itu berhenti. Keputusan tidak lagi diuji, melainkan dibenarkan. Keraguan dipandang sebagai kelemahan, sementara kepastian dianggap sebagai tanda kepemimpinan. Seorang pemimpin yang tidak lagi mempertanyakan keputusannya perlahan akan menganggap setiap keputusan sebagai kebenaran. Sejak saat itulah wangsit mulai menggantikan nalar.

Itulah ironi terbesar kekuasaan. Semakin tinggi seseorang berada di puncak kekuasaan, semakin jauh jaraknya dari kenyataan yang seharusnya didengar. Yang terdengar bukan lagi suara kritis dan koreksi yang diperlukan, melainkan gema yang diciptakan oleh kekuasaan itu sendiri. Di tengah gema itulah wangsit bekerja: keyakinan bahwa penilaian sendiri telah cukup menjadi dasar kebenaran dan tidak lagi butuh pengujian.

Kembali kepada Nalar Konstitusi

Konstitusionalisme lahir bukan karena para pendiri negara percaya kepada kesempurnaan manusia, melainkan karena mereka memahami keterbatasannya. Hampir semua konstitusi modern dibangun di atas asumsi yang sama: tidak ada manusia yang kebal dari kekeliruan, apalagi mereka yang memegang kekuasaan tertinggi. Karena itu, konstitusi tidak pernah dirancang untuk melahirkan pemimpin yang sempurna. Konstitusi dirancang agar ketika pemimpin keliru, negara tidak ikut terseret ke dalam kekeliruan yang sama.

James Madison merumuskan dengan elegan dalam The Federalist No. 51. "If men were angels, no government would be necessary." Madison mengingatkan bahwa pemerintahan diperlukan justru karena manusia bukan malaikat. Kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan hanya dengan mengandalkan kebajikan pemimpinnya. Dalam esai yang sama, Madison menambahkan bahwa pemerintah harus diberi kemampuan untuk mengatur rakyat, tetapi pada saat yang sama harus dipaksa mengendalikan dirinya sendiri. Di situlah lahir gagasan tentang checks and balances yang kemudian menjadi salah satu pilar negara konstitusional.

Prinsip itu juga menjadi arah perubahan UUD 1945 setelah Reformasi. Pengalaman panjang hidup di bawah kekuasaan yang sangat terpusat menyadarkan bangsa ini bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan memilih pemimpin. Demokrasi juga memerlukan mekanisme untuk mengoreksi pemimpin. Karena itulah masa jabatan presiden dibatasi, kewenangan antarlembaga negara didistribusikan secara lebih seimbang, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi, dan jaminan hak asasi manusia dipertegas dalam  pasal-pasal UUD 1945. Perubahan-perubahan itu bukan semata lahir dari prasangka bahwa setiap pemimpin akan menyalahgunakan kekuasaan, melainkan dari kesadaran bahwa setiap manusia, sebaik apapun niatnya, tetap dapat keliru.

Di sinilah letak perbedaan antara negara konstitusional dan republik wangsit. Dalam negara konstitusional, kebijakan memperoleh legitimasi karena dapat dipertanggungjawabkan melalui hukum, nalar, dan mekanisme konstitusi. Sebaliknya, di republik wangsit, kebijakan negara memperoleh kewibawaan karena berasal dari pemimpin yang diyakini selalu mengetahui apa yang terbaik.

indonesiauud 1945pancasila
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info